Menkeu Baru Suahasil Nazara membawa Indonesia memasuki fase penting dalam menentukan bagaimana negara mengelola pertumbuhan, belanja, penerimaan, dan kesehatan APBN secara bersamaan. Pergantian Menteri Keuangan selalu lebih besar daripada sekadar pergantian seorang pejabat. Ketika Presiden Prabowo menunjuk Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa pada 14 September 2026, pergantian ini terjadi ketika pemerintah sedang menyusun APBN 2027, mengejar pertumbuhan ekonomi 6 persen, sekaligus berusaha menjaga defisit tetap di bawah batas 3 persen dari PDB.
Karena itu, pertanyaan yang lebih relevan bukan semata mengapa Purbaya diganti atau apakah Suahasil akan menjadi Menteri Keuangan yang lebih baik. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang sebenarnya sedang dibutuhkan ekonomi Indonesia dari Menteri Keuangan berikutnya? Sebab tantangan yang menunggu Suahasil bukan pekerjaan administratif biasa: ia harus memastikan setiap rupiah APBN mampu mendukung agenda pembangunan tanpa membuat ruang fiskal negara semakin sempit.
Menkeu Baru Suahasil Nazara Datang di Tengah Persimpangan Ekonomi
Suahasil Nazara bukan orang baru di lingkungan Kementerian Keuangan. Ia pernah memimpin Badan Kebijakan Fiskal dan menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak 2019, termasuk tetap berada dalam posisi tersebut ketika pemerintahan Prabowo dimulai. Latar belakangnya sebagai ekonom dan pengalaman panjang di dalam mesin fiskal membuat pergantian ini lebih menyerupai pergantian dari satu figur ke figur lain yang sudah memahami institusi, daripada membawa seseorang dari luar untuk membongkar keseluruhan sistem.
Namun pengalaman institusional tersebut datang bersama tugas yang tidak ringan. Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, sementara rancangan APBN 2027 memproyeksikan belanja negara sekitar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan Rp3.426 triliun, dengan defisit ditargetkan sebesar 2,40 persen dari PDB. Artinya, pemerintah ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus menurunkan defisit dibanding desain APBN 2026 yang berada di sekitar 2,68 persen dari PDB.
Di atas kertas, kombinasi ini terdengar sederhana: ekonomi harus tumbuh lebih cepat, sementara anggaran harus lebih sehat. Dalam praktiknya, keduanya membutuhkan disiplin yang sangat tinggi. Negara harus menentukan program mana yang benar-benar menghasilkan dampak ekonomi, mana yang memberikan perlindungan sosial, mana yang menciptakan kapasitas produktif baru, dan mana yang mungkin harus dikurangi ketika manfaatnya tidak sebanding dengan biaya.
APBN Tidak Boleh Hanya Sehat, Ia Juga Harus Bekerja
Suahasil sendiri memberi petunjuk mengenai pendekatan yang akan dibawanya. Setelah dilantik, ia mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, sehingga APBN tetap mampu membiayai program prioritas pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa defisit akan dijaga di bawah batas 3 persen PDB dan bahwa anggaran harus dapat dipercaya oleh masyarakat maupun pasar.
Pernyataan ini penting karena perdebatan mengenai APBN sering terjebak pada dua kutub yang sama-sama terlalu sederhana. Di satu sisi, ada anggapan bahwa negara harus terus membelanjakan uang agar ekonomi bergerak. Di sisi lain, penghematan sering dianggap otomatis berarti kebijakan fiskal yang sehat. Padahal, anggaran yang baik bukan sekadar anggaran yang kecil atau defisit yang rendah, melainkan anggaran yang mampu mengubah uang publik menjadi pertumbuhan, produktivitas, layanan publik, dan perlindungan masyarakat dengan efisien.
Pengalaman Suahasil di pemerintahan juga menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak selalu berarti menahan seluruh pengeluaran. Dalam masa pandemi, misalnya, pemerintah pernah memperlebar defisit secara drastis untuk merespons kondisi luar biasa, sebelum kemudian mengembalikannya secara bertahap ke batas normal. Pelajarannya cukup jelas: negara memang harus tahu kapan harus membelanjakan lebih banyak, tapi juga harus tahu untuk apa, berapa lama, dan bagaimana memastikan pengeluaran tersebut menghasilkan manfaat yang sepadan.
Tantangan Pertama: Membuat Setiap Rupiah APBN Lebih Produktif
Inilah mungkin pekerjaan paling penting bagi Menteri Keuangan baru. Indonesia tidak hanya membutuhkan efisiensi dalam arti memangkas anggaran, tapi efisiensi dalam arti mendapatkan hasil lebih besar dari uang yang sama.
Contohnya bisa terlihat dari agenda pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan lewat investasi, hilirisasi, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta berbagai program prioritas lainnya. Pada Semester I 2026, realisasi investasi nasional mencapai sekitar Rp1.010,6 triliun dan menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja. Angka ini menunjukkan modal dan aktivitas ekonomi memang terus bergerak, tapi tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan investasi tersebut menghasilkan produktivitas dan kesempatan kerja yang semakin berkualitas.
Di sinilah APBN harus berfungsi sebagai pengungkit, bukan sekadar tempat uang keluar. Belanja negara seharusnya membantu menciptakan kondisi agar investasi swasta tumbuh, infrastruktur produktif tersedia, tenaga kerja semakin kompetitif, dan sektor domestik mendapat manfaat dari ekspansi ekonomi. Jika satu rupiah belanja pemerintah hanya menghasilkan satu rupiah aktivitas sementara, efektivitasnya tentu berbeda dengan satu rupiah yang menciptakan rantai ekonomi baru dan menghasilkan penerimaan negara kembali. Dengan kata lain, Menkeu baru Suahasil Nazara tidak hanya perlu menjaga kas negara, ia harus memastikan mesin fiskal menghasilkan efek berantai bagi perekonomian.
Tantangan Kedua: Pertumbuhan Tidak Boleh Dibayar dengan Ruang Fiskal yang Sempit
Target pertumbuhan 6 persen menunjukkan ambisi pemerintah untuk mendorong ekonomi lebih cepat. Tapi pertumbuhan tidak bisa dikejar dengan belanja tanpa batas. Pemerintah juga menghadapi risiko dari harga komoditas, kondisi pasar keuangan global, nilai tukar, suku bunga, dan harga minyak yang dapat memengaruhi inflasi sekaligus beban subsidi.
Karena itu, hubungan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter akan semakin penting. Menteri Keuangan tidak bekerja sendirian; keputusan mengenai likuiditas, pembiayaan negara, penerimaan, subsidi, dan belanja dapat berinteraksi langsung dengan kebijakan Bank Indonesia serta kondisi pasar keuangan. Pengalaman Purbaya sebelumnya menunjukkan betapa sensitifnya koordinasi tersebut ketika pemerintah menggunakan saldo anggaran untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan pada saat yang sama menghadapi kekhawatiran mengenai tekanan terhadap kebijakan moneter.
Tugas Suahasil karena itu bukan memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian keduanya harus berjalan bersamaan. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang cukup tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi pertumbuhan tersebut harus dibangun di atas fondasi fiskal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tantangan Ketiga: Membuat Pasar Percaya, Tanpa Melupakan Masyarakat
Ada satu kata yang berulang dalam pernyataan Suahasil setelah pelantikannya: kredibel. APBN harus kredibel bukan hanya agar pemerintah dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar, tapi juga agar pelaku usaha dan masyarakat dapat memperkirakan arah kebijakan ekonomi dengan lebih jelas. Stabilitas fiskal pada akhirnya punya konsekuensi langsung terhadap biaya modal, investasi, nilai tukar, dan keputusan bisnis.
Pasar juga memberi respons relatif tenang setelah pergantian tersebut. Reuters mencatat IHSG sempat bergerak naik pada hari pengumuman pergantian, sementara rupiah menguat tipis terhadap dolar AS. Namun pergerakan pasar dalam satu hari tentu tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa perubahan kebijakan telah berhasil kepercayaan investor pada akhirnya akan lebih banyak ditentukan oleh konsistensi kebijakan dan pelaksanaan APBN dalam bulan-bulan berikutnya.
Dan di sinilah perspektif masyarakat tidak boleh hilang. Kredibilitas APBN bukan hanya soal bagaimana investor membaca angka defisit, tapi juga apakah masyarakat melihat pajak yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk sekolah yang lebih baik, kesehatan yang lebih mudah diakses, transportasi yang lebih efisien, perlindungan sosial yang tepat sasaran, dan lapangan pekerjaan yang lebih produktif.
Ruang Fiskal Harus Dipakai untuk Hal yang Benar-Benar Penting
Pergantian Menteri Keuangan juga datang ketika pemerintah menghadapi perdebatan mengenai prioritas belanja. Reportica mencatat bahwa dalam percakapan media 7–13 September, kritik terhadap anggaran perjalanan luar negeri pemerintah menjadi salah satu isu yang cukup menonjol, dengan sebuah laporan mengenai biaya 56 kunjungan luar negeri yang kemudian dibandingkan dengan persoalan tunggakan gaji guru honorer. Reportica mencatat topik tersebut menghasilkan 38 juta reach dan 19 persen sentimen negatif, meski angka serta narasi yang beredar tetap perlu dilihat berdasarkan sumber dan konteks anggarannya.
Hal ini menunjukkan bahwa persoalan APBN pada akhirnya bukan hanya persoalan teknokratis. Masyarakat ingin mengetahui mengapa negara mengeluarkan uang untuk sesuatu dan apa manfaat yang kembali kepada mereka. Perdebatan mengenai anggaran perjalanan, subsidi, proyek infrastruktur, program sosial, hingga belanja birokrasi pada dasarnya berangkat dari pertanyaan yang sama: apakah uang publik sedang ditempatkan pada prioritas yang paling memberikan manfaat?
Maka efisiensi yang dibutuhkan Indonesia bukan sekadar memotong sebanyak mungkin pos anggaran. Efisiensi berarti berani mengurangi pengeluaran yang manfaatnya kecil, sambil mempertahankan atau bahkan meningkatkan belanja yang menciptakan kapasitas ekonomi dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Dalam konteks inilah pernyataan Suahasil bahwa efisiensi bukan hanya pemotongan, melainkan bagaimana dana yang tersedia menghasilkan output maksimum, menjadi relevan.
Menkeu Baru Datang Saat Pemerintah Memasuki Babak Ekonomi yang Lebih Sulit
Pergantian Suahasil juga terjadi pada saat kebijakan fiskal harus bergerak lebih cepat. Pemerintah sedang memfinalisasi APBN 2027, mengejar pertumbuhan 6 persen, mempertahankan defisit di bawah 3 persen, dan sekaligus menjalankan berbagai program prioritas. Pada saat yang sama, mulai 1 Oktober pemerintah dijadwalkan memberlakukan pemungutan pajak penghasilan atas transaksi penjual di platform e-commerce besar, setelah sebelumnya implementasinya ditunda oleh Purbaya karena pertimbangan daya beli.
Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa pekerjaan Menteri Keuangan bukan hanya soal angka makroekonomi. Ia juga menyentuh keputusan sehari-hari: bagaimana pajak dipungut, siapa yang mendapatkan subsidi, bagaimana negara membiayai program sosial, bagaimana dunia usaha memperoleh kepastian, dan bagaimana pemerintah memastikan penerimaan meningkat tanpa menghambat konsumsi serta investasi. Karena itu, pergantian Menkeu baru Suahasil Nazara seharusnya tidak berhenti sebagai berita mengenai siapa yang duduk di kursi tersebut yang perlu diperhatikan adalah apakah perubahan kepemimpinan itu menghasilkan perubahan kualitas dalam cara negara mengelola uang publik.
Indonesia Tidak Membutuhkan APBN yang Sekadar Aman
Suahasil memasuki Kementerian Keuangan dengan keunggulan berupa pengalaman panjang di dalam institusi yang sama. Namun pengalaman tersebut baru akan berarti apabila mampu diterjemahkan menjadi kebijakan yang membuat APBN lebih efektif, lebih transparan, dan lebih responsif terhadap perubahan ekonomi.
Pekerjaannya memang bukan perkara mudah. Pemerintah ingin pertumbuhan lebih cepat, masyarakat membutuhkan perlindungan, dunia usaha membutuhkan kepastian, investor membutuhkan kredibilitas, sementara negara harus tetap menjaga utang dan defisit dalam batas yang dapat dikelola. Semua tuntutan tersebut hadir pada saat yang sama dan tidak ada pilihan untuk menyelesaikan hanya salah satunya.
Karena itu, mungkin ukuran keberhasilan Menkeu baru Suahasil Nazara bukan apakah ia mampu membuat APBN terlihat paling hemat, dan bukan pula apakah ia mampu membuat belanja negara tumbuh paling cepat. Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah setiap rupiah yang dikumpulkan negara mampu menghasilkan manfaat yang semakin besar bagi Indonesia.
Pada akhirnya, APBN adalah kontrak ekonomi antara negara dan rakyat. Masyarakat membayar pajak dan memberikan kepercayaan, sementara negara memiliki tanggung jawab untuk mengelolanya dengan hati-hati sekaligus produktif. Menteri Keuangan boleh berganti, kebijakan dapat disesuaikan, dan angka-angka dapat berubah setiap tahun. Tapi prinsip dasarnya tetap sama: uang negara harus bekerja sekeras mungkin untuk kepentingan negara.
Dan mungkin itulah pekerjaan terbesar yang menunggu Menkeu baru Suahasil Nazara: bukan sekadar menjaga agar kas negara tetap sehat, tetapi memastikan bahwa APBN yang sehat benar-benar mampu membuat ekonomi Indonesia tumbuh, menciptakan kesempatan, dan pada akhirnya terasa dalam kehidupan rakyat.
Referensi
- Reuters. (14 September 2026). Indonesia’s president appoints Suahasil Nazara as finance minister.
- Reuters. (14 September 2026). Good move: Indonesia’s finance minister switch will ease investor jitters.
- The Jakarta Post. (14 September 2026). Prabowo replaces Finance Minister Purbaya with his deputy.
- ANTARA. (14 September 2026). President Prabowo orders new Finance Minister to protect State Budget.
- ANTARA. (15 September 2026). Nazara’s big test: Deliver 6 pct growth while keeping fiscal health.
- Reuters. (17 September 2026). Indonesia to begin e-commerce tax collection from October 1.
- Reportica Media Group. (2026). Monitoring Media Nasional 7–13 September 2026.
Baca juga Indonesia BRICS 2026: Tak Mau Didikte, Tapi Mampukah?
