Di KTT BRICS ke-18 di New Delhi pada 12–13 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan satu pesan yang terdengar sederhana tapi punya konsekuensi strategis: Indonesia tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan. Dalam forum yang kini mencakup 11 negara dan merepresentasikan sekitar separuh populasi dunia serta porsi besar ekonomi global, Prabowo mengaitkan kemandirian Indonesia dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat, mulai dari pangan dan energi hingga pendidikan dan kesejahteraan. Ia juga mendorong agar kekuatan kolektif BRICS diterjemahkan menjadi kerja sama konkret, bukan berhenti sebagai pernyataan politik.
Indonesia BRICS 2026 menarik justru karena kalimat “tidak mau didikte” tidak bisa berdiri sendiri. Dalam hubungan internasional, kemandirian sebuah negara pada akhirnya ditentukan oleh seberapa besar kemampuan negara tersebut mengambil keputusan tanpa ketergantungan berlebihan terhadap pihak lain. Diplomasi memang penting, tapi daya tawar tidak lahir hanya dari meja perundingan ia dibangun dari kekuatan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, industri yang kompetitif, teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan menawarkan sesuatu yang dibutuhkan negara lain.
Dengan kata lain, Indonesia boleh mengatakan tidak ingin didikte. Tapi dunia akan lebih memperhatikan ketika Indonesia memiliki cukup kekuatan untuk membuat pilihannya sendiri menjadi masuk akal secara ekonomi dan strategis.
Indonesia BRICS 2026: Ruang yang Lebih Besar untuk Bermanuver
Masuknya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada 2025 menandai perubahan penting dalam posisi Indonesia di forum multilateral. BRICS yang awalnya dibentuk oleh Brasil, Rusia, India, dan China kemudian berkembang dengan masuknya Afrika Selatan serta anggota baru seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Dengan perluasan tersebut, BRICS kini mencakup sekitar 40 persen ekonomi dunia berdasarkan purchasing power parity dan hampir separuh populasi global.
Skala ini membuat BRICS relevan bagi Indonesia bukan karena organisasi ini harus menjadi “lawan” kelompok negara tertentu, melainkan karena ia menyediakan tambahan ruang bagi negara-negara berkembang untuk membicarakan kepentingan mereka secara kolektif. Dalam Deklarasi New Delhi 2026, para pemimpin BRICS mendorong reformasi tata kelola global, memperkuat kerja sama ekonomi dan perdagangan, memperluas penggunaan sistem pembayaran lintas batas, serta meningkatkan kerja sama dalam bidang pangan, energi, teknologi, dan iklim.
Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam hampir semua isu tersebut. Sebagai negara dengan pasar domestik besar, sumber daya alam yang signifikan, kebutuhan energi yang terus meningkat, dan ambisi memperkuat industrialisasi, Indonesia membutuhkan lebih banyak akses terhadap pasar, modal, teknologi, serta mitra dagang. Karena itu, BRICS dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pilihan ekonomi Indonesia, selama keanggotaan tersebut diterjemahkan menjadi kerja sama yang menghasilkan manfaat konkret.
Kemandirian Tidak Berarti Berdiri Sendiri
Di sinilah konsep kemandirian perlu dibedakan dari isolasi. Negara yang benar-benar mandiri bukan negara yang tidak membutuhkan siapa pun, karena hampir tidak ada ekonomi modern yang dapat berjalan tanpa perdagangan, investasi, teknologi, maupun rantai pasok internasional. Kemandirian lebih tepat dipahami sebagai kemampuan untuk memiliki cukup pilihan sehingga hubungan dengan satu negara atau satu kelompok tidak berubah menjadi ketergantungan yang membatasi ruang pengambilan keputusan.
Posisi Indonesia sebenarnya cukup jelas dalam konteks ini. Politik luar negeri bebas aktif secara tradisional memberi ruang bagi Indonesia untuk membangun hubungan dengan berbagai kekuatan sekaligus, tanpa harus menempatkan dirinya secara permanen di bawah satu blok. Keanggotaan BRICS dengan demikian tidak harus dibaca sebagai perpindahan kubu, melainkan sebagai perluasan jaringan kerja sama Indonesia di tengah dunia yang semakin multipolar. Sejumlah analisis mengenai BRICS juga menunjukkan bahwa anggota-anggotanya sendiri memiliki kepentingan yang beragam dan tidak semuanya melihat organisasi ini sebagai aliansi anti-Barat.
Justru keberagaman itu yang membuat diplomasi Indonesia membutuhkan kecermatan. BRICS mempertemukan China dan India yang memiliki kepentingan strategis masing-masing, negara-negara penghasil energi, negara dengan kebutuhan pembangunan yang besar, serta anggota yang memiliki hubungan berbeda-beda dengan Amerika Serikat dan Eropa. Kesepakatan bersama mungkin dapat dicapai dalam sejumlah isu, tapi menjadikan 11 negara tersebut sebagai satu suara dalam setiap persoalan bukan pekerjaan sederhana. Deklarasi New Delhi sendiri menunjukkan adanya upaya mencari titik temu di tengah kepentingan yang berbeda, termasuk dalam isu perdagangan, energi, dan konflik geopolitik.
Karena itu, bagi Indonesia, nilai BRICS mungkin justru terletak pada bertambahnya pilihan, bukan pada kewajiban untuk selalu memiliki posisi yang sama dengan anggota lainnya.
Daya Tawar Dimulai dari Pangan dan Energi
Pidato Prabowo di New Delhi menarik karena ia tidak mendefinisikan kemandirian hanya lewat bahasa geopolitik. Ia mengembalikannya kepada persoalan yang jauh lebih domestik: apakah negara mampu memberi makan rakyatnya, menjamin pasokan energi, mendidik anak-anak, dan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Menurut Prabowo, fondasi semacam itulah yang membuat sebuah negara tangguh dan mampu menentukan arah kebijakannya sendiri.
Logika ini punya konsekuensi penting. Ketahanan pangan, misalnya, bukan hanya urusan pertanian tapi juga menyangkut produktivitas petani, infrastruktur, distribusi, teknologi, perdagangan, dan kemampuan menghadapi gangguan rantai pasok global. Begitu pula energi: negara yang memiliki sumber daya energi belum tentu memiliki ketahanan energi apabila infrastrukturnya lemah, teknologi pengolahannya terbatas, atau pasokannya terlalu bergantung pada faktor eksternal.
Karena itu, kerja sama BRICS di sektor pangan dan energi dapat menjadi penting bagi Indonesia jika diarahkan pada peningkatan kapasitas domestik. Dalam forum tersebut, Prabowo mendorong konektivitas sistem energi dan kerja sama untuk memperkuat keamanan energi antarwilayah. Deklarasi BRICS juga menempatkan energi, ketahanan rantai pasok, mineral kritis, serta transisi energi sebagai bagian dari agenda kerja sama. Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah Indonesia bisa mendapatkan lebih banyak energi atau komoditas pangan dari mitra BRICS pertanyaan yang lebih strategis adalah apakah kerja sama tersebut dapat membuat Indonesia lebih mampu memproduksi, mengolah, dan mengendalikan kebutuhan strategisnya sendiri.
Sumber Daya Tidak Otomatis Menjadi Daya Tawar
Indonesia sebenarnya memiliki modal yang cukup besar untuk membangun daya tawar. Negara ini memiliki sumber daya mineral penting, basis industri yang sedang berkembang, pasar domestik besar, posisi geografis strategis, serta potensi energi dan pangan yang luas. Pemerintah juga sedang mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya di dalam negeri.
Namun kepemilikan sumber daya dan kemampuan mengubahnya menjadi kekuatan ekonomi adalah dua hal berbeda. Memiliki nikel tidak otomatis membuat Indonesia menguasai teknologi baterai. Memiliki cadangan mineral kritis tidak otomatis membuat industri global bergantung pada produk Indonesia. Memiliki pasar besar juga tidak otomatis membuat perusahaan domestik mampu bersaing dengan perusahaan multinasional.
Di sinilah agenda BRICS dapat bertemu dengan agenda pembangunan dalam negeri. Jika Indonesia ingin meningkatkan daya tawar, kerja sama internasional harus digunakan untuk mempercepat transfer teknologi, memperluas pasar ekspor, menarik investasi produktif, memperkuat industri lokal, dan menciptakan tenaga kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan industri masa depan. Prabowo sendiri dalam forum BRICS mendorong kerja sama yang menghubungkan pasar, modal, sumber daya, teknologi, dan pengetahuan di antara negara-negara berkembang.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan Indonesia di BRICS tidak cukup dilihat dari seberapa sering Presiden Indonesia berbicara di forum tersebut. Ukuran yang lebih substantif adalah apa yang berubah setelah Indonesia kembali ke Jakarta.
Dari Meja Diplomasi ke Meja Makan Rakyat
Inilah tantangan yang sering muncul dalam diplomasi ekonomi: manfaat sebuah forum internasional dapat terdengar sangat besar di ruang konferensi, tapi terasa sangat jauh dari kehidupan masyarakat. Indonesia bisa memperoleh posisi strategis dalam forum multilateral, tapi rakyat pada akhirnya akan menilai manfaatnya lewat indikator yang jauh lebih sederhana: apakah pekerjaan bertambah, apakah harga lebih stabil, apakah usaha lebih mudah berkembang, apakah ekspor meningkat, dan apakah teknologi baru benar-benar masuk ke dalam negeri.
Karena itu, pesan Prabowo bahwa kekuatan kolektif BRICS harus diterjemahkan menjadi “opportunities for our people” menjadi penting. Sekretariat Kabinet mencatat bahwa dalam penutupan KTT, Prabowo menekankan bahwa kekuatan BRICS tidak boleh berhenti di atas kertas, tapi harus diterjemahkan menjadi peluang bagi masyarakat serta memperbesar suara Global South dalam menentukan masa depannya.
Prinsip ini seharusnya menjadi standar evaluasi kebijakan luar negeri. Diplomasi ekonomi pada akhirnya bukan perlombaan mengumpulkan sebanyak mungkin forum dan perjanjian, melainkan cara membuka ruang bagi ekonomi domestik untuk tumbuh. Ketika sebuah perjanjian perdagangan meningkatkan ekspor, ketika investasi membawa teknologi baru, ketika kerja sama energi menurunkan kerentanan pasokan, atau ketika perusahaan Indonesia memperoleh akses ke pasar baru, saat itulah diplomasi berubah menjadi sesuatu yang bisa dirasakan masyarakat.
Data Monitoring Media Nasional Reportica periode 7–13 September 2026 mencatat KTT BRICS menghasilkan 131 juta reach atau 25,84 persen share of voice, dengan 30 persen sentimen positif, 60 persen netral, dan 10 persen negatif menunjukkan publik cenderung mengikuti isu ini secara faktual, dengan penerimaan yang relatif positif terhadap langkah diplomasi tersebut.
Indonesia Tidak Perlu Menjadi Negara Paling Besar untuk Memiliki Suara
Ada kecenderungan dalam melihat geopolitik untuk menyamakan pengaruh dengan ukuran negara. Indonesia tidak akan menjadi China, India, atau Amerika Serikat dalam waktu dekat, dan memang tidak perlu demikian. Yang lebih realistis adalah membangun kapasitas sebagai negara besar yang memiliki kepentingan jelas, ekonomi yang semakin produktif, serta kemampuan menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan tanpa kehilangan ruang untuk menentukan kebijakannya sendiri.
BRICS memberikan salah satu panggung untuk itu. Indonesia dapat menggunakan keanggotaannya untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam tata kelola global, sembari tetap menjaga hubungan dengan ASEAN, Amerika Serikat, Eropa, Jepang, Korea Selatan, Timur Tengah, dan mitra lainnya. Semakin banyak hubungan yang produktif dan saling menguntungkan yang dapat dibangun Indonesia, semakin luas pula pilihan yang tersedia ketika kepentingan nasional menghadapi tekanan.
Tapi sekali lagi, pilihan tersebut hanya akan bermakna apabila Indonesia memiliki kapasitas untuk memanfaatkannya. Negara yang ekonominya kuat memiliki lebih banyak pilihan daripada negara yang harus menerima satu tawaran karena tidak memiliki alternatif. Negara yang mampu menghasilkan pangan dan energi sendiri memiliki ruang diplomasi yang berbeda dari negara yang sangat bergantung pada impor. Negara yang menguasai teknologi memiliki posisi tawar yang berbeda dari negara yang hanya menyediakan bahan mentah.
Pada akhirnya, kebebasan dalam politik luar negeri merupakan cerminan dari kekuatan di dalam negeri.
BRICS Adalah Kesempatan, Bukan Tujuan Akhir
KTT BRICS 2026 menunjukkan bahwa dunia sedang mencari bentuk baru. Negara-negara berkembang semakin ingin memiliki suara dalam institusi global, rantai pasok semakin dipandang sebagai persoalan strategis, sementara perdagangan, teknologi, energi, dan pangan semakin sulit dipisahkan dari geopolitik. Deklarasi New Delhi bahkan secara eksplisit mendorong reformasi tata kelola global dan peningkatan representasi negara berkembang.
Indonesia berada dalam posisi yang menarik di tengah perubahan ini. Dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia memiliki tambahan ruang untuk memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam agenda Global South. Namun ruang diplomatik tidak otomatis menjadi kekuatan ekonomi keanggotaan sebuah forum tidak otomatis membuat Indonesia lebih berpengaruh; pengaruh harus dibangun lewat kapasitas domestik dan kemampuan mengubah kerja sama menjadi hasil.
Karena itu, pernyataan “Indonesia tidak mau didikte” sebaiknya dibaca sebagai sebuah pekerjaan rumah, bukan sekadar slogan diplomatik. Jika Indonesia ingin memiliki kebebasan yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakannya, negara harus memastikan pangan cukup, energi aman, industri kuat, teknologi berkembang, SDM berkualitas, fiskal sehat, dan pasar domestik mampu menciptakan perusahaan-perusahaan yang dapat bersaing di tingkat global.
Sebab pada akhirnya, diplomasi yang kuat membutuhkan ekonomi yang kuat. Dan ekonomi yang kuat membutuhkan negara yang mampu mengubah sumber daya menjadi produktivitas, investasi menjadi pekerjaan, serta kerja sama internasional menjadi manfaat nyata bagi rakyat. Indonesia tidak perlu memilih siapa yang harus diikuti Indonesia perlu memastikan bahwa semakin banyak pihak ingin bekerja sama dengannya. Itulah mungkin arti paling konkret dari tidak ingin didikte: bukan menutup diri dari dunia, melainkan menjadi cukup kuat sehingga Indonesia memiliki pilihan ketika berhadapan dengan dunia.
Referensi
- Sekretariat Kabinet RI. Remarks of President of the Republic of Indonesia at Limited Session of the 2026 BRICS Summit, 12 September 2026.
- Sekretariat Kabinet RI. 2026 BRICS Summit Adopts New Delhi Declaration, Turning Commitments into Tangible Results, 12 September 2026.
- Reuters. BRICS adopts joint declaration, urges ‘maximum restraint’ in Mideast, 12 September 2026.
- Financial Times. BRICS on the rise, September 2026.
- AP. At BRICS, India’s Modi warns geopolitical tensions and supply chain shocks threaten global stability, September 2026.
- Reportica Media Group. Monitoring Media Nasional 7–13 September 2026.
