Artikel
Kritik Tidak Boleh Dianggap Angin Lalu: Evaluasi 2026
Kritik tidak boleh dianggap angin lalu Reportica membedah mengapa survei SMRC, PPI, dan Poltracking berbeda jauh dalam evaluasi dua tahun Prabowo-Gibran 2026.

Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka berakhir di tengah perdebatan tentang biaya hidup, efektivitas program prioritas, penanganan kebakaran hutan dan lahan, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Sejumlah survei memperlihatkan gambaran kepuasan publik yang berbeda, sementara demonstrasi pada 20 Oktober 2026 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menuntut perubahan yang lebih terasa. Kritik tidak boleh dianggap angin lalu dalam momen seperti ini tetapi evaluasi pemerintahan juga tidak seharusnya berhenti pada satu angka survei atau satu gelombang kritik semata. Penilaian yang lebih adil harus memisahkan apa yang telah dikerjakan, apa yang sudah dirasakan masyarakat, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
Dua Tahun sebagai Momentum Evaluasi, Bukan Pertarungan Narasi
Peringatan dua tahun pemerintahan pada 20 Oktober berlangsung dengan dua suasana yang berjalan beriringan: pemerintah menyoroti agenda pembangunan dan program prioritas, sementara mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyuarakan kekhawatiran tentang biaya hidup, krisis asap, kebebasan sipil, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi berlangsung di sejumlah kota, termasuk Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pemerintah tidak cukup dinilai dari agenda yang telah dirancang, tetapi juga dari kemampuannya menjawab persoalan yang dirasakan warga sehari-hari.
Dalam konteks tersebut, kritik tidak boleh dianggap angin lalu, namun juga tidak semestinya langsung dibaca sebagai penolakan terhadap seluruh agenda pemerintah. Sebaliknya, capaian program juga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan masalah yang belum terselesaikan. Pemerintahan dengan mandat besar justru perlu memiliki kapasitas untuk menerima evaluasi secara terbuka, mengidentifikasi kelemahan kebijakan, dan menunjukkan perubahan yang bisa diuji.
Laporan Monitoring Media Nasional periode 12–18 Oktober 2026 memberi gambaran tentang konteks percakapan tersebut. Laporan mencatat 104.648 mention terkait Presiden Prabowo, dengan 29 persen sentimen negatif, 25 persen positif, dan 46 persen netral. Pada periode sebelumnya, sentimen positif tercatat 31 persen dan negatif 26 persen. Perubahan ini menunjukkan memburuknya komposisi percakapan dalam kanal yang dipantau, tetapi angka tersebut bukan survei representatif yang dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan serupa.
Membaca Survei dengan Jernih: Angka Berbeda, Pertanyaan Berbeda
Salah satu isu yang paling banyak dibahas menjelang dua tahun pemerintahan adalah penurunan kepuasan publik. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 terhadap 1.213 responden mencatat 44,5 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, sedangkan 53,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas. Angka ini menjadi sinyal penting bahwa persoalan ekonomi, penegakan hukum, dan pelaksanaan program pemerintah perlu mendapat perhatian serius kritik tidak boleh dianggap angin lalu hanya karena berasal dari satu lembaga survei.
Di sisi lain, survei Parameter Politik Indonesia (PPI) yang diberitakan pada periode yang sama mencatat 65,4 persen responden puas terhadap kinerja pemerintahan. Sementara itu, survei Poltracking Indonesia melaporkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo–Gibran sebesar 64,8 persen. Hasil-hasil tersebut tidak bisa langsung dibandingkan seolah-olah mengukur hal yang persis sama. Kepuasan terhadap kinerja presiden, kepuasan terhadap pemerintahan secara keseluruhan, dan kepercayaan terhadap institusi merupakan ukuran berbeda; waktu survei, pertanyaan, dan metodologi juga perlu diperiksa sebelum menarik kesimpulan.
Karena itu, respons yang bertanggung jawab bukan memilih survei dengan angka tertinggi untuk membantah survei yang lebih rendah, ataupun memakai satu hasil untuk menyatakan bahwa seluruh pemerintahan telah kehilangan legitimasi publik. Perbedaan itu justru membuka pertanyaan yang lebih produktif: apakah masyarakat masih percaya pada tujuan program pemerintah, tetapi mulai mempertanyakan kualitas pelaksanaannya? Pemerintah dapat memperkuat evaluasi dengan memublikasikan indikator hasil, menjelaskan kendala, dan menunjukkan tindak lanjut atas kritik.
Program Prioritas Harus Dinilai dari Manfaatnya bagi Warga
Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, dan berbagai agenda penguatan ekonomi memiliki tujuan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program seperti ini patut dinilai berdasarkan tujuan dan hasilnya, bukan semata-mata berdasarkan popularitas politik. Akan tetapi, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik. Program gizi harus memastikan keamanan makanan dan kualitas nutrisi; pemeriksaan kesehatan harus diikuti penanganan yang memadai; sementara kebijakan ekonomi harus memberi kontribusi nyata terhadap daya beli, kesempatan kerja, dan produktivitas.
Laporan monitoring media yang sama mencatat bahwa percakapan tentang dua tahun pemerintahan menjangkau sekitar 78 juta, dengan 30 persen sentimen positif, 44 persen netral, dan 26 persen negatif. Narasi positif dalam laporan menyinggung digitalisasi UMKM dan penurunan harga pupuk, sedangkan kritik mencakup pelaksanaan MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta penanganan karhutla. Di sinilah evaluasi perlu bergerak melampaui daftar program dan angka anggaran: pertanyaan pentingnya adalah siapa yang menerima manfaat, bagaimana kualitas layanan di lapangan, seberapa merata hasilnya, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.
Pendekatan ini bukan upaya mengecilkan capaian pemerintah, melainkan cara memastikan capaian itu memiliki arti yang berkelanjutan. Semakin besar sebuah program dan semakin luas anggaran yang digunakan, semakin penting pula transparansi, pengawasan, serta evaluasi independen.
Biaya Hidup dan Krisis Asap: Dua Ujian yang Tidak Bisa Dijawab dengan Slogan
Di luar program prioritas, tekanan biaya hidup tetap menjadi persoalan penting dalam penilaian masyarakat. Dalam pemberitaan mengenai survei SMRC, kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi, kenaikan harga kebutuhan pokok, korupsi, dan kemiskinan termasuk faktor yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sementara itu, demonstrasi pada peringatan dua tahun pemerintahan juga membawa tuntutan mengenai harga kebutuhan sehari-hari, akses pendidikan dan kesehatan, serta penanganan bencana lingkungan.
Tantangan serupa terlihat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Laporan monitoring mencatat karhutla sebagai isu terbesar pada periode 12–18 Oktober, dengan jangkauan 184 juta, porsi percakapan sebesar 35,47 persen, serta sentimen 33 persen negatif. Kritik publik berpusat pada kebakaran di Kalimantan Tengah, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, tuntutan penetapan bencana nasional, dan pertanyaan mengenai anggaran penanganan bencana. Sekali lagi, kritik tidak boleh dianggap angin lalu hanya karena personel sudah dikerahkan dalam jumlah besar ukuran akhirnya harus berupa berkurangnya kebakaran dan paparan asap, perlindungan terhadap warga terdampak, serta pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi.
Justru dengan menunjukkan hasil dan kekurangan secara jujur, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat daripada melalui komunikasi yang hanya menonjolkan keberhasilan.
Kritik Tidak Boleh Dianggap Angin Lalu, Kepercayaan Dibangun lewat Keterbukaan
Laporan monitoring juga menunjukkan perbedaan pola percakapan antarplatform. Dalam analisis sumber percakapan, X menjadi platform dengan jumlah mention terbesar, dan 63,1 persen mention yang dianalisis di sana dikategorikan negatif. Sebaliknya, Instagram didominasi sentimen positif sebesar 52,1 persen, sementara percakapan di media berita sebagian besar dikategorikan netral. Perbedaan ini memperlihatkan bagaimana karakter platform dapat memengaruhi gambaran sentimen yang terlihat, tetapi tidak cukup untuk membuktikan bahwa satu kelompok pengguna mewakili masyarakat secara keseluruhan.
Implikasinya, pemerintah sebaiknya tidak menjadikan sentimen media sosial sebagai satu-satunya tolok ukur keberhasilan komunikasi. Namun prinsip ini berlaku dua arah: kritik tidak boleh dianggap angin lalu hanya karena muncul deras di satu platform, sebagaimana banyaknya konten positif juga tidak membuktikan bahwa persoalan di lapangan telah selesai. Media sosial berguna untuk mendeteksi isu dan titik kelemahan pelayanan, tetapi perlu dilengkapi survei yang metodologinya jelas, data administratif, evaluasi independen, serta dialog langsung dengan kelompok terdampak.
Kepercayaan tidak dibangun hanya dengan meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah bekerja. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat bisa melihat apa yang dikerjakan, memahami hasilnya, mengetahui bagaimana uang publik digunakan, dan memperoleh penjelasan saat kebijakan tidak berjalan sesuai rencana.
Memasuki Tahun Ketiga: Mengubah Mandat Menjadi Hasil Terukur
Memasuki tahun ketiga, pemerintah memiliki kesempatan untuk memperkuat kualitas pelaksanaan kebijakan. Prioritasnya bukan hanya memperluas jangkauan program, tetapi memastikan bahwa manfaatnya semakin merata, kualitas layanan meningkat, dan persoalan yang berulang memperoleh penyelesaian. Setiap program besar perlu memiliki target yang dapat diukur, laporan kemajuan yang mudah diakses, mekanisme pengawasan, serta evaluasi yang memungkinkan publik membedakan antara rencana, realisasi kegiatan, dan dampak akhirnya.
Pemerintah juga perlu menghubungkan kebijakan pusat dengan kebutuhan daerah. Karena itu, keberhasilan kebijakan membutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, kompetensi pelaksana, serta partisipasi masyarakat. Pada akhirnya, evaluasi dua tahun pemerintahan sebaiknya tidak terjebak dalam dua ekstrem: menganggap semua kritik sebagai bukti kegagalan, atau menganggap semua program sebagai keberhasilan hanya karena memiliki tujuan yang baik.
Kritik Tidak Boleh Dianggap Angin Lalu: Capaian Harus Diakui, Kekurangan Diselesaikan
Dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran memperlihatkan besarnya agenda yang ingin dijalankan pemerintah, mulai dari pemenuhan gizi dan akses kesehatan hingga penguatan ekonomi. Namun, luasnya agenda harus diimbangi dengan kemampuan untuk membuktikan manfaatnya. Capaian yang terukur patut diapresiasi, sementara masalah biaya hidup, kualitas pelaksanaan program, penanganan bencana, dan tata kelola harus ditangani sebagai pekerjaan nyata yang belum selesai.
Perbedaan hasil survei juga mengingatkan bahwa hubungan antara pemerintah dan masyarakat tidak dapat diringkas dalam satu angka. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kepercayaan dengan hasil kebijakan yang dapat diperiksa, sementara publik dan media perlu membaca data dengan memperhatikan metodologi, konteks, dan keterbatasannya. Mengakui capaian dan mengoreksi kekurangan bukan dua sikap yang bertentangan kritik tidak boleh dianggap angin lalu, sebagaimana capaian juga tidak boleh ditutup-tutupi, karena keduanya justru menjadi syarat agar pembangunan menghasilkan manfaat yang bertahan lama.
Ukuran keberhasilan pemerintahan bukan hanya apa yang telah direncanakan atau diumumkan, melainkan apa yang benar-benar berubah dalam kehidupan masyarakat dan itu hanya bisa dibuktikan jika setiap kritik didengar, bukan sekadar dilewati.
Referensi
- Reportica Media Group, Monitoring Media Nasional, periode 12–18 Oktober 2026 — bagian tren percakapan, evaluasi dua tahun pemerintahan, isu karhutla, dan distribusi sentimen per platform.
- The Jakarta Post, “Growing Discontent Spills into Streets as Prabowo Marks Two Years in Office”, 20 Oktober 2026.
- Reuters, “Indonesia President’s Approval Rating Slides Further to 44.5%, Survey Shows”, 16 Oktober 2026.
- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), “Kepuasan Publik pada Kinerja Presiden Prabowo Anjlok dari 81 Persen Menjadi 45 Persen”, 16 Oktober 2026.
- Presiden Republik Indonesia, “Survei Poltracking: Kepercayaan Publik kepada Pemerintahan Prabowo-Gibran 64,8 Persen”, 19 Oktober 2026.
- Presiden Republik Indonesia, “Kepuasan Publik dari Hasil Survei Terbaru PPI terhadap Kinerja Pemerintah dan Presiden Prabowo Berada di Atas 65 Persen”, 18 Oktober 2026.
Baca juga MBG Diterpa Kritik: Rp240 Triliun demi Pembuktian 2026



