Artikel
MBG Diterpa Kritik: Rp240 Triliun demi Pembuktian 2026
MBG diterpa kritik usai 57.000 kasus keracunan dan 62% publik menentang — Reportica membedah mengapa Rp240 triliun anggaran 2026 butuh pembuktian nyata.

MBG diterpa kritik paling serius sejak diluncurkan: insiden keracunan makanan, persoalan tata kelola, dugaan korupsi, dan keraguan publik terhadap efektivitas penggunaan anggaran. Pada 22 Oktober 2026, Reuters melaporkan bahwa sejumlah partai dalam koalisi pemerintahan mulai menjaga jarak dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto, sementara survei SMRC pada awal Oktober menunjukkan sekitar 62 persen responden menentang program tersebut. Situasi ini tidak bisa dijawab dengan sekadar mengulang bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan mulia, tetapi juga tidak seharusnya membuat perdebatan berhenti pada pilihan biner antara mempertahankan program tanpa perubahan atau menghapusnya sepenuhnya. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan ambisi memperbaiki gizi anak Indonesia dijalankan dengan standar keamanan, akuntabilitas, dan efektivitas yang layak dipercaya masyarakat.
MBG Diterpa Kritik: Dari Tujuan Kebijakan ke Krisis Pelaksanaan
Gagasan menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak dan kelompok rentan berangkat dari persoalan yang nyata: kualitas gizi berkaitan erat dengan kesehatan, tumbuh kembang, dan kemampuan belajar. Dalam jangka panjang, pemenuhan gizi juga merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Karena itu, tujuan kebijakan MBG layak dibahas berdasarkan kebutuhan pembangunan yang hendak dijawab, bukan semata-mata berdasarkan siapa yang mengusulkannya atau seberapa besar kontroversi politik yang mengikutinya.
Namun, tujuan yang baik tidak otomatis menjamin pelaksanaan yang baik. Reuters melaporkan bahwa sejak program dimulai pada Januari 2025, setidaknya 57.000 kasus keracunan makanan telah dilaporkan terkait pelaksanaan MBG. Angka tersebut, bersama persoalan logistik dan dugaan penyimpangan, menunjukkan bahwa risiko keamanan pangan tidak dapat diperlakukan sebagai gangguan kecil dalam program berskala nasional. Setiap kasus menyangkut keselamatan penerima manfaat, kepercayaan orang tua, serta tanggung jawab institusi yang mengelola makanan untuk anak-anak.
Oleh sebab itu, pembelaan paling kuat terhadap tujuan MBG bukanlah menyangkal masalah yang muncul, melainkan memastikan masalah tersebut ditangani secara serius. Pemerintah perlu membedakan antara tujuan program dan mekanisme pelaksanaannya: tujuan pemenuhan gizi dapat tetap relevan, sementara desain operasional, pengawasan, pemilihan penyedia, serta rantai distribusi harus dievaluasi apabila terbukti tidak memenuhi standar. Mempertahankan tujuan tidak berarti mempertahankan semua cara yang digunakan untuk mencapainya.
Membaca Percakapan Publik: Kritik Sudah Jadi Bagian dari Evaluasi
Laporan Monitoring Media Nasional periode 12–18 Oktober 2026 memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap MBG telah menjadi bagian dari percakapan yang lebih luas mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. Dalam pembahasan tersebut, MBG disebut bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan penanganan karhutla sebagai program atau isu yang memperoleh kritik. Pada saat yang sama, percakapan positif mengenai pemerintahan masih menyinggung berbagai program prioritas, digitalisasi UMKM, dan penurunan harga pupuk.
Pada topik dua tahun pemerintahan, laporan mencatat sentimen positif sebesar 30 persen, netral 44 persen, dan negatif 26 persen, dengan jangkauan sekitar 78 juta. Angka tersebut merupakan hasil pemantauan percakapan media pada periode tertentu, bukan survei yang mewakili seluruh penduduk atau ukuran langsung tingkat penerimaan terhadap MBG. Meski demikian, temuan itu memperlihatkan bahwa evaluasi publik tidak berlangsung dalam satu arah: ada apresiasi terhadap sejumlah agenda pemerintah, tetapi juga tuntutan agar persoalan dalam program prioritas ditangani lebih baik.
Artinya, diskusi tentang MBG yang diterpa kritik sebaiknya tidak dipersempit menjadi pertarungan antara pendukung pemerintah dan pengkritiknya. Kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan, pertanyaan mengenai efektivitas anggaran, serta tuntutan transparansi adalah hal yang perlu dijawab melalui bukti dan perbaikan. Kritik yang tajam tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh tujuan MBG keliru — namun besarnya tujuan juga tidak boleh digunakan untuk mengecilkan kritik. Keduanya harus diuji melalui pertanyaan yang sama: apakah program benar-benar bermanfaat, apakah penerima terlindungi, dan apakah uang publik dikelola dengan bertanggung jawab?
Pembenahan Sudah Diumumkan, Tantangannya Membuktikan Hasil
Pemerintah sendiri telah mengumumkan langkah pembenahan setelah MBG diterpa kritik bertubi-tubi. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian pada 19 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan empat prioritas: memperluas pemerataan MBG ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); memperbaiki tata kelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); meningkatkan keamanan dan mutu gizi makanan; serta menertibkan data penerima manfaat dan memberantas penyimpangan. Pemerintah juga menyatakan bahwa data penerima akan divalidasi berdasarkan nama, alamat, dan NIK untuk meningkatkan ketepatan sasaran.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa persoalan tata kelola telah masuk dalam agenda pembenahan resmi. Sebelumnya, pada 7 September, Badan Gizi Nasional mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), disertai rencana investigasi. Kebijakan ini merupakan langkah administratif yang relevan untuk memperketat standar, tetapi pengumuman penutupan saja belum cukup membuktikan bahwa seluruh risiko keamanan pangan sudah terkendali. Publik perlu mengetahui hasil pemeriksaan, status perbaikan, dan dasar yang digunakan untuk mengizinkan dapur kembali beroperasi.
Agar pembenahan menghasilkan perubahan nyata, pemerintah perlu menyusun ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa publik. Pertama, setiap dapur harus memenuhi standar keamanan pangan sebelum beroperasi. Kedua, insiden yang menyebabkan penerima manfaat sakit harus diselidiki secara transparan, termasuk penelusuran sumber kontaminasi dan pertanggungjawaban pihak terkait. Ketiga, hasil pemeriksaan dan tindakan korektif perlu dipublikasikan secara berkala sehingga masyarakat dapat menilai apakah masalah berulang benar-benar berkurang. Dugaan korupsi perlu diproses melalui mekanisme hukum, bukan diselesaikan sebatas pergantian pejabat atau penyesuaian prosedur.
Memperluas Manfaat Tanpa Mengorbankan Akuntabilitas
Selain keamanan pangan, tantangan lain adalah memastikan bahwa perluasan program menghasilkan manfaat yang sepadan dengan sumber daya yang digunakan. Pemerintah menyatakan bahwa pemerataan MBG, terutama di wilayah 3T dan daerah dengan prevalensi stunting tinggi, menjadi salah satu prioritas. Arah tersebut penting karena kebutuhan gizi dan akses layanan tidak selalu sama antardaerah. Namun, pemerataan tidak boleh hanya berarti menghadirkan dapur atau menambah jumlah penerima; setiap perluasan harus disertai kesiapan infrastruktur, tenaga pelaksana, distribusi bahan pangan, serta pengawasan mutu.
Evaluasi juga perlu mempertimbangkan bagaimana program berkontribusi terhadap ekosistem pangan lokal. Keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan usaha kecil berpotensi membuka pasar yang lebih stabil bagi produsen domestik. Akan tetapi, manfaat tersebut harus diukur, bukan diasumsikan. Pemerintah perlu memastikan proses pengadaan berlangsung transparan, harga wajar, pembayaran kepada pemasok tepat waktu, dan kesempatan berpartisipasi tidak hanya dinikmati oleh segelintir penyedia besar.
Di sisi lain, anggaran yang besar menuntut pertanggungjawaban yang sebanding. Reuters melaporkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp240 triliun untuk program ini pada tahun berikutnya. Dengan skala sebesar itu, publik berhak memperoleh penjelasan mengenai biaya per penerima, kualitas makanan, capaian gizi, dan mekanisme pencegahan penyimpangan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa desain tertentu terlalu mahal, sulit diawasi, atau tidak efektif menjangkau kelompok yang membutuhkan, pemerintah harus bersedia mengubah mekanismenya.
MBG Diterpa Kritik, tetapi Bukan Alasan untuk Berhenti Membenahi
Kontroversi MBG yang diterpa kritik menunjukkan bahwa program berskala nasional tidak cukup dibangun di atas tujuan yang baik dan dukungan politik yang kuat. Ia membutuhkan standar keamanan pangan yang ketat, tata kelola anggaran yang transparan, pengawasan yang efektif, dan mekanisme evaluasi yang mampu mendeteksi masalah sebelum berkembang menjadi krisis. Kritik publik terhadap insiden keracunan dan dugaan penyimpangan harus ditanggapi sebagai persoalan serius, bukan dianggap sebagai gangguan komunikasi yang bisa diselesaikan dengan memperbanyak pesan positif.
Namun, kelemahan dalam pelaksanaan juga tidak otomatis membuat tujuan pemenuhan gizi kehilangan relevansinya. Perdebatan seharusnya tidak dipaksa memilih antara mendukung MBG tanpa syarat atau menolak seluruh gagasan pemberian makanan bergizi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa desain dan pelaksanaannya terbukti efektif, aman, adil, serta sesuai dengan kemampuan negara mengelola anggaran publik.
MBG tidak membutuhkan pembelaan yang menutup mata terhadap kekurangan; MBG membutuhkan pembenahan yang bisa dibuktikan hasilnya. Pemerintah layak diapresiasi ketika mengambil langkah korektif, tetapi apresiasi tersebut harus diikuti pengawasan dan evaluasi yang konsisten.
Pada akhirnya, keberhasilan MBG bukan ditentukan oleh seberapa kuat pemerintah mempertahankannya dalam perdebatan, melainkan oleh seberapa baik program itu melayani dan melindungi setiap anak yang menerima piringnya.
Referensi
- Reuters, “Indonesian President’s Allies Distance Themselves from Flagship Free Meals Programme”, 22 Oktober 2026.
- Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, “Memasuki Dua Tahun Pemerintahan, Menko Pangan Sampaikan Empat Langkah Pembenahan Tata Kelola MBG”, 19 Oktober 2026.
- Badan Gizi Nasional, “Tegaskan Keamanan Pangan, Kepala BGN Sudaryono Resmi Tutup Sementara 1.999 Dapur MBG yang Belum Mendaftar SLHS”, 7 September 2026.
- Reportica Media Group, Monitoring Media Nasional, periode 12–18 Oktober 2026 bagian evaluasi dua tahun pemerintahan dan percakapan publik.
Baca juga Kritik Tidak Boleh Dianggap Angin Lalu: Evaluasi 2026



