Stabilitas politik digital Indonesia kembali menjadi sorotan. Dalam pekan 23 hingga 29 Maret 2026, percakapan publik mengenai Presiden Prabowo mengalami penurunan signifikan. Total mentions turun menjadi sekitar 62 ribu, sementara jangkauan anjlok dari lebih dari 600 juta menjadi sekitar 336 juta. Engagement melemah di hampir seluruh metrik, mulai dari reaksi, komentar, hingga distribusi konten. Kondisi ini bukan krisis, namun justru di situlah letak persoalannya.
Stabilitas Politik Digital dan Paradoks Perhatian Publik
Stabilitas selama ini dianggap sebagai tujuan akhir dari pemerintahan yang efektif. Ketika inflasi terkendali, konflik mereda, dan kebijakan berjalan tanpa gejolak berarti, sebuah negara lazimnya dianggap berada di jalur yang benar.
Namun di era digital, stabilitas menghadirkan paradoks baru: ketika negara terlihat tenang, publik justru semakin diam.
Situasi pekan terakhir Maret 2026 masuk dalam kategori low intensity conversation, yaitu kondisi di mana isu tetap dibicarakan, tetapi tidak cukup kuat untuk memicu perhatian luas atau partisipasi aktif dari publik.
Ekosistem Digital Butuh Narasi, Bukan Hanya Kinerja
Dalam sistem politik konvensional, stabilitas adalah aset. Dalam ekosistem media sosial, stabilitas tanpa narasi bisa menjadi kelemahan.
Perhatian publik hari ini tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja kebijakan, tetapi oleh seberapa kuat kebijakan tersebut dikomunikasikan dan dirasakan secara emosional. Penelitian tentang attention economy menunjukkan bahwa perhatian publik adalah sumber daya yang terbatas, dan isu yang tidak mampu bersaing dalam ruang perhatian akan kehilangan relevansi dengan cepat (Davenport & Beck, 2001).
Dalam dunia yang penuh informasi, yang tidak menarik perhatian akan dianggap tidak terjadi.
Dinamika Percakapan Publik: Reach Turun Lebih Tajam dari Volume
Data menunjukkan bahwa penurunan reach jauh lebih tajam dibandingkan penurunan volume percakapan. Artinya, isu masih dibicarakan, tetapi hanya berputar di lingkaran audiens yang sama.
Fenomena ini mengindikasikan bahwa publik tidak sepenuhnya berhenti berbicara, tetapi tidak terdorong untuk menyebarkan atau terlibat lebih jauh. Dalam studi komunikasi digital, kondisi ini disebut sebagai passive engagement, di mana audiens mengonsumsi informasi tanpa memberikan respons aktif (Benkler et al., 2018).
Ini adalah bentuk keterlibatan yang paling rapuh. Ketika publik hanya menjadi penonton, mereka juga lebih mudah berpindah perhatian.
Absennya Momentum: Ketika Tidak Ada yang Cukup Mengguncang
Salah satu temuan kunci dari data pekan ini adalah tidak adanya pemicu percakapan yang kuat. Tidak ada krisis besar. Tidak ada kebijakan kontroversial. Tidak ada peristiwa yang cukup “mengguncang” untuk mendorong diskursus publik secara luas.
Ironisnya, kondisi inilah yang membuat percakapan melemah.
Dalam teori agenda-setting, media dan peristiwa besar memainkan peran penting dalam membentuk perhatian publik. Tanpa isu yang cukup kuat, perhatian publik cenderung menyebar dan tidak terfokus (McCombs & Shaw, 1972). Stabilitas tanpa momentum dapat menghasilkan kekosongan perhatian.
Kesenjangan antara Kinerja dan Persepsi
Pemerintah dalam periode ini tidak sepenuhnya kehilangan sentimen positif. Terdapat indikasi perbaikan persepsi secara bertahap. Namun perbaikan ini tidak diikuti dengan peningkatan perhatian publik.
Di sinilah muncul kesenjangan yang semakin relevan dalam politik modern: kesenjangan antara kinerja dan persepsi.
Penelitian dalam bidang narrative economics menunjukkan bahwa persepsi publik lebih sering dipengaruhi oleh narasi yang beredar dibandingkan kondisi ekonomi atau kebijakan yang sebenarnya (Shiller, 2017). Kinerja yang baik tidak selalu cukup jika tidak diikuti oleh narasi yang kuat.
Tantangan Komunikasi Pemerintah: Mengelola Relevansi di Era Perhatian
Tantangan pemerintah kini tidak lagi hanya soal menjaga stabilitas, tetapi juga menjaga relevansi.
Bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang berjalan baik tetap memiliki daya tarik publik? Bagaimana menjaga agar publik tidak hanya merasa aman, tetapi juga merasa terlibat?
Dalam ekosistem media sosial yang bergerak cepat, perhatian publik cenderung tertarik pada hal yang emosional, dramatis, atau kontroversial. Pemerintahan tidak selalu bisa, atau perlu, bergerak dalam logika tersebut. Di sinilah keseimbangan menjadi kunci.
Kesimpulan Analitis: Stabilitas yang Tidak Terasa
Situasi saat ini menunjukkan bahwa stabilitas bukan lagi titik akhir, melainkan titik awal dari tantangan yang berbeda.
Negara bisa berada dalam kondisi yang relatif tenang. Namun jika ketenangan itu tidak diiringi dengan narasi yang hidup, perhatian publik dapat dengan cepat menghilang.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih kompleks: apakah tujuan pemerintah hanya menjaga stabilitas, atau juga menjaga agar stabilitas itu tetap terasa relevan bagi publik?
Dalam dunia yang semakin dipenuhi informasi, yang tidak dibicarakan perlahan akan dilupakan. Dan dalam politik modern, dilupakan bisa menjadi risiko yang tidak kalah besar dibandingkan dikritik.
Sumber: Davenport, T. H., & Beck, J. C. (2001). The Attention Economy. Harvard Business School Press. Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). Network Propaganda. Oxford University Press. McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly. Shiller, R. J. (2017). Narrative economics. American Economic Review. Reportica Media Group. (2026). Monitoring Media Nasional 23–29 Maret 2026.
