Artikel

Negara Bekerja, Publik Gelisah: Paradoks Kepercayaan Indonesia Juni 2026

Konteks Isu: Ketika Aktivitas Negara Tidak Sejalan dengan Persepsi Publik

Di atas kertas, Indonesia sedang bergerak dalam skala yang jarang terlihat dalam satu periode pemerintahan. Program Makan Bergizi Gratis berjalan, proyek hilirisasi senilai ratusan triliun rupiah mulai di-groundbreaking, investasi strategis terus didorong, diplomasi ekonomi diperluas, dan pemerintah secara aktif berbicara mengenai ketahanan pangan, energi, hingga pembangunan sumber daya manusia.

Namun pada saat yang sama, ruang publik justru dipenuhi kegelisahan. Nilai tukar rupiah menjadi perdebatan. Demonstrasi mahasiswa muncul di berbagai kota. Kritik terhadap kebijakan pemerintah semakin ramai di media sosial. Fenomena negara bekerja publik gelisah ini memunculkan paradoks yang menarik: ketika negara terlihat semakin aktif bekerja, mengapa sebagian publik justru tampak semakin cemas?

Pertanyaan ini tidak hanya relevan untuk Indonesia. Ekonom pemenang Nobel Robert Shiller menyebut fenomena ini sebagai narrative economics, yaitu kondisi ketika persepsi dan cerita yang beredar di masyarakat sering kali memiliki pengaruh yang sama besar, bahkan lebih besar, dibandingkan data ekonomi itu sendiri (Shiller, 2019).

Dinamika Percakapan Publik: Netral Mendominasi, Trust Tetap Tertinggi

Berdasarkan laporan Monitoring Media Nasional periode 8 hingga 14 Juni 2026 yang diterbitkan Reportica Media Group, percakapan mengenai Presiden Prabowo mencatat data sebagai berikut:

Total mention: lebih dari 238 ribu
Total engagement: 872 juta interaksi
Sentimen netral: 59 persen (dominan)
Emosi trust: 28 persen (tertinggi)
Emosi anticipation: 16 persen (meningkat)
Trust dan anticipation gabungan: 44 persen

Meskipun sentimen negatif masih lebih besar dibanding sentimen positif, sentimen netral justru mendominasi hingga 59 persen dari keseluruhan percakapan. Artinya, sebagian besar publik sebenarnya belum mengambil posisi yang sepenuhnya menolak ataupun menerima. Mereka sedang mengamati dan menunggu.

Temuan yang lebih menarik muncul ketika melihat distribusi emosi publik. Trust menjadi emosi paling dominan dengan porsi 28 persen, sementara anticipation meningkat menjadi 16 persen. Jika digabungkan, keduanya mencapai 44 persen dari keseluruhan emosi yang terdeteksi. Pada saat yang sama, emosi negatif seperti anger dan distrust justru mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya.

Analisis: Mengapa Kegelisahan Publik Belum Berarti Hilangnya Kepercayaan

Expectation Gap: Ketika Harapan Bergerak Lebih Cepat dari Hasil

Data ini memberikan petunjuk penting. Kegelisahan publik yang muncul saat ini belum tentu identik dengan hilangnya kepercayaan publik. Dalam banyak kasus, kegelisahan justru muncul ketika ekspektasi masyarakat meningkat. Masyarakat yang tidak memiliki harapan biasanya tidak terlalu memperhatikan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, masyarakat yang berharap besar terhadap perubahan cenderung menjadi jauh lebih kritis karena mereka ingin melihat hasil yang nyata.

Dalam ilmu politik, fenomena ini disebut sebagai expectation gap. Peneliti kebijakan publik Christopher Hood menjelaskan bahwa ketika pemerintah meluncurkan agenda perubahan besar, ekspektasi publik sering kali meningkat lebih cepat dibanding kemampuan pemerintah menghasilkan dampak yang langsung dirasakan (Hood, 2010). Akibatnya, muncul kesenjangan antara harapan dan realitas yang menciptakan persepsi bahwa perubahan belum terjadi, meskipun proses perubahan sebenarnya sedang berlangsung.

Indonesia mungkin sedang berada dalam fase tersebut. Hilirisasi membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Ketahanan pangan memerlukan pembangunan infrastruktur, peningkatan produktivitas, dan transformasi rantai pasok. Bahkan program MBG yang paling dekat dengan masyarakat sekalipun dirancang sebagai investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia, bukan sekadar program bantuan jangka pendek.

Ritme Masyarakat vs Ritme Kebijakan

Masalahnya, masyarakat hidup dalam ritme yang berbeda dari ritme kebijakan jangka panjang. Harga kebutuhan pokok dirasakan hari ini. Nilai tukar rupiah dilihat hari ini. Biaya hidup dirasakan hari ini. Ketika tekanan ekonomi dirasakan secara langsung, publik cenderung menilai kondisi negara berdasarkan pengalaman sehari-hari, bukan berdasarkan target pembangunan lima atau sepuluh tahun ke depan.

Fenomena ini diperkuat oleh karakter media sosial modern yang lebih mengutamakan isu yang memicu emosi tinggi. Penelitian dari Massachusetts Institute of Technology menemukan bahwa informasi yang memicu kemarahan, kekhawatiran, atau kontroversi cenderung menyebar lebih cepat dibandingkan informasi yang bersifat positif atau netral (Vosoughi, Roy, dan Aral, 2018). Dalam kondisi seperti ini, satu isu negatif dapat mendominasi perhatian publik meskipun tidak selalu mencerminkan keseluruhan kondisi yang sedang terjadi.

Pola Menunggu dan Percaya: Sinyal yang Sering Terlewat

Data monitoring media mencatat bahwa pertumbuhan negative mentions meningkat cukup tajam, tetapi pada saat yang sama komposisi emosi publik justru bergerak ke arah yang lebih positif dengan meningkatnya trust dan anticipation. Laporan tersebut secara eksplisit menyebut adanya pola “menunggu dan percaya” yang menguat di tengah tingginya volume kritik dan perdebatan.

Dengan kata lain, kritik yang muncul belum tentu menunjukkan penolakan total terhadap arah pembangunan. Sebaliknya, kritik tersebut bisa dibaca sebagai bentuk tuntutan agar hasil pembangunan segera terlihat secara lebih nyata.

Tantangan Komunikasi Pemerintah: Mengelola Ekspektasi di Abad ke-21

Di sinilah tantangan terbesar pemerintah modern. Pada abad ke-20, pemerintah cukup membangun jalan, bendungan, atau fasilitas publik untuk menunjukkan hasil kerja mereka. Pada abad ke-21, pemerintah juga harus mampu mengelola ekspektasi dan menjelaskan mengapa sebuah kebijakan perlu dijalankan sebelum manfaatnya benar-benar terasa.

Laporan OECD mengenai Government at a Glance menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah modern semakin dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah mengomunikasikan tujuan dan progres kebijakannya (OECD, 2025). Publik tidak hanya ingin mengetahui apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga mengapa kebijakan tersebut penting bagi kehidupan mereka.

World Bank dalam kajian tentang membangun kepercayaan melalui komunikasi publik juga menegaskan bahwa transparansi progres kebijakan secara berkala lebih efektif membangun kepercayaan dibanding sekadar mengumumkan hasil akhir.

Kesimpulan Analitis: Kegelisahan yang Masih Disertai Harapan

Kegelisahan publik saat ini mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan kebijakan. Sebagian dari kegelisahan tersebut bisa jadi merupakan konsekuensi alami dari periode transisi ketika negara sedang mencoba melakukan perubahan besar dalam waktu yang relatif singkat.

Pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah publik sedang gelisah, karena dalam masyarakat demokratis, kegelisahan adalah hal yang wajar. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah kegelisahan tersebut masih disertai harapan.

Berdasarkan data percakapan publik periode 8 hingga 14 Juni 2026, jawabannya tampaknya masih iya. Di tengah kritik yang keras, demonstrasi mahasiswa, perdebatan mengenai ekonomi, dan berbagai kontroversi yang muncul, emosi yang paling dominan bukanlah kemarahan, melainkan kepercayaan. Dan setelah kepercayaan itu, ada antisipasi.

Publik mungkin belum sepenuhnya puas. Namun mereka tampaknya masih menunggu.

Sumber:

Reportica Media Group. (2026). Monitoring Media Nasional 8–14 Juni 2026.
Shiller, Robert J. (2019). Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events.
Hood, Christopher. (2010). The Blame Game: Spin, Bureaucracy, and Self-Preservation in Government.
OECD. (2025). Government at a Glance.
Vosoughi, S., Roy, D., dan Aral, S. (2018). The Spread of True and False News Online. Science.
World Bank. Building Trust in Government Through Public Communication.