Artikel
Karhutla Belum Padam: Begini Respons Negara 2026
Karhutla belum padam di enam provinsi, tetapi data Reportica menunjukkan negara mengerahkan 60 ribu lebih personel, pertanyaannya: seberapa efektif?

Di tengah meluasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia, muncul anggapan bahwa pemerintah tidak bergerak cukup serius mengatasi krisis tersebut. Karhutla belum padam, dan monitoring media nasional periode 5–11 Oktober 2026 memang menunjukkan bahwa isu ini menjadi salah satu yang paling banyak menyita perhatian publik, dengan jangkauan sekitar 100 juta dan sentimen negatif sebesar 32 persen. Namun, menilai respons negara hanya dari masih adanya titik api berisiko mengabaikan langkah yang telah dijalankan mulai dari pengerahan puluhan ribu personel dan operasi pemadaman udara hingga penertiban kawasan hutan. Tantangan yang lebih mendasar sekarang adalah memastikan seluruh upaya tersebut menghasilkan perlindungan nyata bagi masyarakat sekaligus mencegah kebakaran serupa terus berulang.
Karhutla Belum Padam, tetapi Bukan Berarti Negara Diam
Karhutla bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan satu instruksi atau satu kali operasi. Kebakaran di lahan gambut, misalnya, dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan sepenuhnya, sementara musim kering dan kondisi cuaca ekstrem memperbesar risiko api meluas. Persoalannya juga tidak berhenti pada kerusakan hutan, karena asap dapat mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, mengganggu kegiatan belajar, dan melintasi batas wilayah hingga menjadi persoalan regional.
Reuters pada 15 Oktober melaporkan bahwa kebakaran hutan di Indonesia telah memicu kabut asap yang berdampak pada negara-negara tetangga, sementara kondisi El Niño dan degradasi lahan gambut memperburuk situasi. Laporan tersebut juga menyoroti pentingnya pemulihan gambut dan pengelolaan tata air untuk mengurangi risiko kebakaran berulang.
Dalam situasi seperti ini, wajar apabila masyarakat menuntut respons yang cepat dan hasil yang terukur. Ketika asap mengganggu kesehatan atau kebakaran mengancam permukiman, masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan mengenai kompleksitas masalah mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir, sumber daya dikerahkan, warga dilindungi, dan pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban. Namun penting pula membedakan antara persoalan yang belum terselesaikan dan pemerintah yang tidak melakukan tindakan apa pun. Keduanya bukan hal yang sama.
Membaca Percakapan Publik: Kritik Menunjukkan Besarnya Tuntutan
Reportica mencatat bahwa isu karhutla pada 5–11 Oktober memperoleh jangkauan sekitar 100 juta, setara dengan 11,93 persen dari share of voice dalam percakapan seputar Presiden Prabowo. Komposisi sentimennya terdiri atas 10 persen positif, 58 persen netral, dan 32 persen negatif. Laporan tersebut juga mengidentifikasi anggapan bahwa pemerintah lamban menangani kebakaran, tudingan bahwa pemerintah menutup mata, serta perbandingan anggaran penanganan bencana dengan program pemerintah lainnya.
Angka ini menunjukkan bahwa karhutla bukan isu pinggiran. Ia telah berkembang menjadi persoalan mengenai kapasitas pemerintah, prioritas anggaran, dan kemampuan negara melindungi masyarakat dari risiko lingkungan. Akan tetapi, data sentimen media sosial perlu dibaca secara proporsional: ia memetakan karakter percakapan yang terpantau, bukan survei representatif yang dapat digunakan untuk menyimpulkan sikap seluruh penduduk Indonesia.
Analisis emosi dalam laporan yang sama memberikan konteks tambahan. Pada pekan tersebut, emosi Trust tercatat 21 persen, Joy 20 persen, Anger 19 persen, Disgust 12 persen, dan Distrust 10 persen. Joy memang meningkat dari 18 persen menjadi 20 persen, tetapi Disgust justru naik satu poin dan Anger masih bertahan di 19 persen. Komposisi ini memperlihatkan bahwa percakapan mengenai pemerintah tidak bergerak dalam satu arah ada ruang bagi apresiasi dan harapan, tetapi ketidakpuasan tetap nyata.
Dari Instruksi Presiden ke Operasi Lapangan
Salah satu bukti bahwa penanganan karhutla masuk ke agenda langsung pemerintah adalah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo pada 12 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara, rapat tersebut membahas perkembangan kebakaran, terutama di enam provinsi prioritas: Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau.
Dalam laporan yang disampaikan pada rapat tersebut, BNPB mencatat sekitar 639,23 hektare lahan masih terbakar dan berada dalam penanganan satuan tugas di enam provinsi tersebut. Pemerintah menyebut lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk operasi darat, didukung operasi water bombing serta Operasi Modifikasi Cuaca untuk membantu memanfaatkan potensi hujan. Pemerintah juga menyatakan bahwa kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang lebih baik.
Informasi tersebut penting karena memperlihatkan adanya koordinasi lintas lembaga dan pengerahan sumber daya, bukan sekadar pernyataan bahwa pemerintah menaruh perhatian pada masalah ini. Pelibatan BNPB, BMKG, TNI, Polri, kementerian terkait, serta pemerintah daerah menunjukkan bahwa karhutla ditangani sebagai persoalan yang membutuhkan kombinasi kemampuan operasional, pemantauan cuaca, dan koordinasi wilayah. Meski demikian, jumlah personel yang dikerahkan atau luas lahan yang ditangani belum dengan sendirinya membuktikan bahwa krisis telah terkendali efektivitasnya harus diukur melalui penurunan titik api, luas kebakaran yang terus menyusut, membaiknya kualitas udara, dan berkurangnya dampak terhadap masyarakat.
Penertiban Kawasan Hutan: Mengatasi Masalah dari Hulu
Pemadaman merupakan kebutuhan mendesak, tetapi penanganan karhutla yang berkelanjutan juga membutuhkan upaya memperbaiki tata kelola kawasan hutan. Jika kebakaran berulang berkaitan dengan pembukaan lahan, pelanggaran konsesi, atau kerusakan ekosistem gambut, maka respons negara tidak bisa berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Pencegahan harus berjalan bersama pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lingkungan.
Dalam konteks ini, langkah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) layak diperhatikan. Pada 6 Oktober, Presiden Prabowo menyaksikan penyerahan penerimaan negara sekitar Rp13,24 triliun serta penguasaan kembali kawasan hutan seluas 259.230,73 hektare pada tahap kedelapan. Pemerintah juga melaporkan bahwa sejak Satgas PKH dibentuk pada Februari 2025, total penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai sekitar Rp52 triliun, dengan penguasaan kembali kawasan hutan di sektor perkebunan sawit dan pertambangan.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penertiban kawasan hutan dan pemulihan aset negara menjadi bagian dari agenda pemerintah. Namun, capaian itu perlu ditempatkan secara tepat: penertiban kawasan dan penerimaan negara bukan bukti bahwa seluruh kebakaran telah ditangani atau seluruh pihak yang bertanggung jawab sudah ditindak. Hubungan antara penertiban kawasan hutan dan pencegahan karhutla harus dibuktikan melalui pengawasan lanjutan, keterbukaan mengenai pelanggaran yang ditemukan, serta tindakan terhadap pelaku sesuai ketentuan hukum.
Karhutla Belum Padam: Pemerintah Harus Berani Memperkuat Respons
Perkembangan pada 15–16 Oktober menunjukkan bahwa krisis karhutla belum padam sepenuhnya dan masih membutuhkan langkah tambahan. Reuters melaporkan bahwa pemerintah melakukan perubahan kepemimpinan BNPB dengan menunjuk Kristomei Sianturi, sekaligus menempatkan pemulihan lahan gambut sebagai bagian penting dari strategi jangka panjang. Reuters juga melaporkan bahwa pada 16 Oktober Presiden menyetujui penerimaan bantuan dari negara tetangga untuk penanganan kebakaran, sementara BNPB mengevaluasi tawaran yang dapat segera ditindaklanjuti.
Perkembangan ini patut dilihat sebagai bagian dari penyesuaian respons pemerintah terhadap situasi yang berkembang, bukan sebagai bukti kegagalan. Dalam penanganan bencana, kemampuan mengevaluasi strategi, memperkuat koordinasi, dan membuka pilihan bantuan ketika diperlukan merupakan bagian penting dari kapasitas negara. Pada saat yang sama, keterbukaan terhadap bantuan tidak boleh menjadi pengganti kapasitas domestik pemerintah tetap perlu memastikan dukungan internasional, apabila diterima, memiliki mekanisme koordinasi yang jelas dan dapat segera membantu operasi di lapangan.
Dari Pemadaman Menuju Pencegahan
Karhutla mengingatkan bahwa negara tidak cukup hadir hanya ketika api sudah membesar. Pemadaman harus berjalan bersama upaya pencegahan, termasuk pengelolaan lahan gambut, pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan perlindungan masyarakat yang terdampak asap. Reuters menyoroti bahwa degradasi gambut dan pengelolaan tata air yang buruk membuat sebagian wilayah lebih rentan terhadap kebakaran, sehingga pemulihan ekosistem menjadi pekerjaan yang tidak bisa ditunda sampai musim kebakaran berikutnya.
Di sisi lain, masyarakat perlu mendapatkan informasi yang mudah diakses mengenai perkembangan titik api, kualitas udara, wilayah prioritas penanganan, serta langkah perlindungan kesehatan. Informasi yang konsisten dapat membantu masyarakat mengambil keputusan sehari-hari, sekaligus memungkinkan publik menilai apakah respons pemerintah sesuai dengan kondisi di lapangan. Ke depan, ukuran keberhasilan pemerintah seharusnya mencakup lebih dari sekadar jumlah personel yang dikerahkan atau nilai denda yang berhasil dikumpulkan melainkan apakah luas kebakaran menurun, bagaimana kualitas udara berubah, dan apakah pelanggaran yang menyebabkan kebakaran ditindak secara konsisten.
Karhutla Belum Padam, Kehadiran Negara Harus Terasa
Anggapan bahwa Presiden dan pemerintah tidak melakukan apa-apa terhadap karhutla tidak sepenuhnya menggambarkan langkah yang telah terdokumentasi. Rapat terbatas pada 12 Oktober, pengerahan lebih dari 60 ribu personel gabungan, operasi pemadaman darat dan udara, penertiban kawasan hutan, serta penyesuaian respons dan pembukaan opsi bantuan internasional menunjukkan adanya upaya yang sedang berjalan.
Namun, fakta bahwa upaya tersebut telah dilakukan tidak berarti pemerintah telah menuntaskan persoalan. Selama karhutla belum padam dan sentimen negatif masih terekam dalam data Reportica, tantangan di lapangan maupun kesenjangan kepercayaan publik masih perlu dijawab. Pemerintah perlu terus memperkuat koordinasi, memperjelas hasil operasi, dan memastikan bahwa langkah pencegahan serta penegakan hukum tidak berhenti pada momentum krisis.
Pertanyaan yang lebih produktif bukan apakah negara bergerak atau tidak, melainkan seberapa efektif negara bergerak dan kehadiran negara yang paling bermakna bukan sekadar terlihat di ruang rapat, melainkan dirasakan masyarakat ketika api terkendali dan udara kembali bersih.
Referensi
- Reportica Media Group, Monitoring Media Nasional, 5–11 Oktober 2026 — bagian isu karhutla, Satgas PKH, dan distribusi emosi publik.
- Sekretariat Negara, “Penanganan Karhutla di Enam Provinsi Berlanjut, Presiden Prabowo Instruksikan Optimalisasi Upaya Pemadaman”, 12 Oktober 2026.
- Sekretariat Negara, “Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas terkait Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)”, 12 Oktober 2026.
- Kementerian Kehutanan, “Disaksikan Presiden Prabowo, Menhut Raja Juli Antoni Terima Penyerahan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan”, 6 Oktober 2026.
- Reuters, laporan mengenai pemulihan lahan gambut dan penunjukan pimpinan BNPB yang baru, 15 Oktober 2026.
- Reuters, “Indonesia’s president ready to accept foreign assistance to combat fires”, 16 Oktober 2026.
Baca juga Dua Tahun Prabowo-Gibran: Janji Belum Tuntas pada 2026



