Indonesia kembali menghadapi persoalan yang terlalu sering muncul dalam sejarahnya: kebakaran hutan dan lahan. Api kembali membesar di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, kabut asap kembali menjadi ancaman, dan perhatian publik kembali tertuju pada pertanyaan yang sama setiap kali musim kering datang: mengapa persoalan ini terus berulang?
Namun karhutla 2026 tidak bisa diperlakukan sebagai sekadar siklus tahunan yang akan hilang bersama datangnya hujan. Skala tantangan yang dihadapi pemerintah semakin besar. Reuters melaporkan kondisi kebakaran tahun ini diperparah oleh El Niño yang mencapai puncaknya pada September, menciptakan kondisi yang lebih panas dan kering. Pemerintah juga harus menghadapi kenyataan bahwa banyak kebakaran tidak semata-mata persoalan alam, melainkan berkaitan dengan aktivitas manusia.
Di tengah situasi ini, satu hal menjadi penting: ketika hutan terbakar, negara tidak boleh terlihat seperti penonton.
Karhutla Bukan Lagi Isu Pinggiran
Data Monitoring Media Nasional Reportica periode 24–30 Agustus 2026 menunjukkan karhutla menjadi salah satu isu paling besar dalam percakapan mengenai Presiden Prabowo.
Isu ini menghasilkan 140 juta reach atau 21,27 persen share of voice, tertinggi di antara topik yang dipantau pada minggu tersebut. Sentimen percakapannya terdiri dari 11 persen positif, 60 persen netral, dan 29 persen negatif.
Angka ini menunjukkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan yang hanya dibicarakan kelompok tertentu. Ketika asap mulai memengaruhi kehidupan masyarakat, masalah lingkungan berubah menjadi masalah kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan hubungan Indonesia dengan negara tetangga.
Associated Press melaporkan aparat Indonesia telah menangkap 72 orang yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan, sementara kebakaran dan asap telah menyebar di berbagai wilayah. Upaya pemadaman dilakukan lewat personel darat, operasi udara, dan berbagai bentuk intervensi lainnya. Pada saat yang sama, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap korporasi Reuters melaporkan pemerintah memeriksa 19 perusahaan yang ditemukan memiliki titik kebakaran di dalam atau terkait area konsesinya.
Artinya, persoalan karhutla 2026 sudah terlalu besar untuk disederhanakan menjadi satu penyebab atau satu pihak. Karhutla adalah pertemuan antara kondisi alam yang ekstrem, kelemahan pencegahan, aktivitas manusia, tata kelola lahan, dan kapasitas negara untuk merespons sebelum masalah berubah menjadi krisis.
Prabowo Turun Langsung, Negara Mulai Memusatkan Respons
Di tengah meningkatnya kebakaran, Presiden Prabowo memilih turun langsung ke lapangan. Pada 22 Agustus, Presiden bertolak ke Kalimantan untuk memimpin langsung penanganan karhutla dan memerintahkan penguatan respons lewat tambahan personel, helikopter water bombing, serta Operasi Modifikasi Cuaca. Pemerintah menekankan perlunya respons yang cepat, terkoordinasi, dan langsung menyasar titik kebakaran.
Perjalanan tersebut tidak berhenti di Kalimantan. Dua hari kemudian, Presiden melanjutkan kunjungan ke Riau dan Sumatra Selatan untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta memimpin rapat koordinasi bersama pihak terkait.
Langkah ini penting bukan karena seorang Presiden harus selalu berada di setiap lokasi bencana Indonesia terlalu luas dan masalah terlalu banyak untuk dipimpin hanya dengan kunjungan. Tapi dalam krisis nasional, kehadiran langsung kepala negara punya fungsi berbeda: memastikan seluruh mesin negara bergerak dengan tingkat urgensi yang sama.
Dalam keterangannya di Kalimantan, Prabowo menegaskan fokus pemerintah untuk menghentikan perluasan titik api dan memenuhi kebutuhan peralatan di lapangan. Ia juga menyatakan pihak yang terbukti sengaja menyebabkan kebakaran, termasuk korporasi, harus ditindak sesuai hukum pesan yang seharusnya menjadi dasar respons negara: memadamkan api, melindungi masyarakat, dan memastikan pelaku tidak dapat bersembunyi di balik kelemahan sistem.
Respons Cepat Penting, tetapi Negara Tidak Boleh Berhenti di Respons
Kita perlu memberi apresiasi ketika negara bergerak. Penambahan personel, penguatan operasi udara, water bombing, Operasi Modifikasi Cuaca, investigasi terhadap perusahaan, dan penegakan hukum adalah langkah yang diperlukan. Pemerintah juga terus memperkuat operasi pengendalian kebakaran lewat pemadaman darat, patroli, ground check, mopping up, dan pemantauan dampak asap. Hingga 27 Agustus, Kementerian Kehutanan mencatat ratusan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan lebih dari 12 ribu hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah.
Tapi ada perbedaan antara mengatasi kebakaran dan menyelesaikan persoalan karhutla. Yang pertama berbicara tentang seberapa cepat api dipadamkan. Yang kedua berbicara tentang apakah api yang sama akan kembali tahun depan.
Indonesia telah punya pengalaman panjang menghadapi karhutla. Karena itu, setiap tahun seharusnya membuat negara semakin kuat, sistem pencegahan semakin tajam, dan pihak yang melakukan pembakaran semakin sulit lolos dari konsekuensi hukum. Memadamkan api adalah kewajiban. Membuat api semakin sulit muncul adalah ukuran keberhasilan.
Tantangan Terbesarnya: Api Sering Datang dari Sistem yang Sudah Lama Ada
Reuters mencatat hampir 95.000 hektare lahan terbakar pada Juli saja, sementara kondisi El Niño dan kekeringan memperbesar risiko kebakaran. Tantangan Indonesia menjadi lebih sulit karena sebagian lahan gambut memungkinkan api membara di bawah permukaan, sehingga pemadaman tidak selalu selesai hanya karena api di atas tanah sudah tidak terlihat.
Inilah alasan mengapa negara tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan pemadaman. Pencegahan harus dimulai jauh sebelum musim kebakaran tiba. Pengawasan konsesi harus berjalan sebelum muncul titik panas. Kesiapan air dan infrastruktur pemadaman harus tersedia sebelum kondisi menjadi darurat. Masyarakat yang rentan harus punya alternatif yang realistis agar pembukaan lahan dengan api tidak lagi menjadi pilihan.
Dan yang paling penting, hukum harus bekerja tanpa memilih siapa yang kecil dan siapa yang besar. Ketika masyarakat melihat individu ditangkap tapi perusahaan besar yang terlibat tidak menghadapi konsekuensi setara, kepercayaan terhadap penegakan hukum akan terganggu. Sebaliknya, ketika negara benar-benar mampu membuktikan bahwa hukum berlaku terhadap siapa pun yang terbukti melanggar, pencegahan akan punya kekuatan jauh lebih besar.
Negara Tidak Boleh Terlihat Lemah di Hadapan Masalah yang Berulang
Ada alasan mengapa judul artikel ini tidak berbunyi “Indonesia harus segera memadamkan kebakaran.” Tentu saja api harus dipadamkan itu tidak perlu diperdebatkan. Tapi persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara memandang masalah yang telah berulang berkali-kali.
Jika karhutla terus dianggap sebagai musibah musiman yang tidak bisa dihindari, kita hanya akan membangun kemampuan untuk bereaksi. Tapi jika karhutla dilihat sebagai ancaman serius terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, ekonomi, dan reputasi Indonesia, negara harus membangun kemampuan untuk mencegah.
Di titik inilah kepemimpinan Prabowo sedang diuji bukan karena Presiden harus menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung puluhan tahun dalam beberapa hari, itu bukan standar yang realistis. Namun publik berhak melihat apakah pemerintahan baru membawa cara kerja yang lebih tegas dan lebih terintegrasi dibanding sekadar pola lama: api muncul, negara datang, api padam, lalu semua kembali menunggu musim berikutnya.
Kritik Publik Tidak Harus Menjadi Ancaman
Reportica mencatat sentimen negatif terhadap isu karhutla tetap cukup besar, mencapai 29 persen pada periode 24–30 Agustus. Sebelumnya, pada periode 18–23 Agustus, isu karhutla juga menjadi salah satu pemicu meningkatnya nada kritis dalam percakapan publik terkait Presiden Prabowo, termasuk kritik terhadap kunjungan Presiden dan persepsi di media sosial mengenai lokasi yang dikunjungi.
Pemerintah tidak perlu panik terhadap hal ini. Dalam situasi seperti ini, kritik adalah bagian dari risiko kepemimpinan yang terlihat ketika Presiden turun langsung, publik akan menilai setiap keputusan, setiap lokasi, bahkan setiap simbol yang muncul. Tapi jawaban terbaik terhadap kritik bukan selalu penjelasan yang lebih panjang. Jawaban terbaik adalah hasil.
Jika hotspot turun, api berhasil dikendalikan, kualitas udara membaik, pelaku diproses secara transparan, dan sistem pencegahan diperkuat sebelum musim berikutnya, tindakan akan berbicara jauh lebih keras daripada perdebatan.
Indonesia Tidak Hanya Membutuhkan Pemimpin yang Datang Ketika Api Membesar
Kunjungan Prabowo ke Kalimantan dan Sumatra menunjukkan pemerintah memilih mengambil langsung kendali atas respons terhadap krisis ini langkah yang layak diapresiasi. Namun keberhasilan pemerintahan tidak akan ditentukan oleh berapa kali Presiden datang ke lokasi. Keberhasilan akan ditentukan oleh apa yang tersisa setelah Presiden pulang.
Apakah sistem pengawasan berubah? Apakah perusahaan yang melanggar benar-benar menghadapi konsekuensi? Apakah masyarakat memiliki alternatif terhadap pembakaran lahan? Apakah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pencegahan? Dan yang paling penting: apakah tahun depan Indonesia kembali menghadapi cerita yang sama?
Di situlah ukuran sebenarnya.
Kali Ini Negara Harus Menang
Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sulit. El Niño meningkatkan risiko. Titik panas masih terdeteksi. Api telah membakar wilayah yang luas. Asap bahkan memiliki dampak lintas batas. Tidak ada alasan untuk mengecilkan persoalan ini. Tapi tidak ada pula alasan untuk berpura-pura bahwa negara tidak melakukan apa-apa pemerintah telah memobilisasi sumber daya, Presiden turun langsung ke beberapa wilayah, operasi darat dan udara diperkuat, aparat melakukan penangkapan, dan korporasi yang terkait dengan kebakaran sedang diperiksa.
Sekarang tantangannya adalah memastikan semua langkah tersebut menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar keberhasilan memadamkan api minggu ini. Negara harus belajar. Negara harus memperbaiki sistem. Negara harus menegakkan hukum. Dan negara harus memastikan bahwa setiap musim kering tidak otomatis berubah menjadi musim kecemasan.
Presiden boleh berganti. Menteri boleh berganti. Pemerintah daerah boleh berganti. Tapi satu hal tidak boleh berubah: negara tidak boleh terus-menerus kalah oleh masalah yang sama.
Indonesia tidak membutuhkan pemerintahan yang sempurna dan tidak pernah menghadapi bencana negara mana pun tidak hidup dalam kondisi seperti itu. Yang dibutuhkan Indonesia adalah negara yang setiap kali menghadapi krisis, kembali dengan sistem yang lebih kuat daripada sebelumnya. Kemenangan sebenarnya bukan ketika titik api terakhir berhasil dipadamkan kemenangan sebenarnya adalah ketika Indonesia memasuki musim kering berikutnya, dan tidak lagi hidup dalam ketakutan bahwa sejarah yang sama akan kembali terbakar.
Referensi
- Reportica Media Group. (2026). Weekly Report 24–30 Agustus 2026.
- Reportica Media Group. (2026). Weekly Report 18–23 Agustus 2026.
- Sekretariat Negara RI. Presiden Prabowo Instruksikan Penguatan Operasi Darat dan Udara untuk Tangani Karhutla.
- Sekretariat Negara RI. Dari Kalimantan ke Sumatra, Presiden Prabowo Terus Kawal Penanganan Karhutla.
- Kementerian Kehutanan. Hotspot Meningkat, Operasi Karhutla Diperkuat.
- Reuters. El Niño Membuat Pengendalian Kebakaran Indonesia Semakin Menantang.
- Reuters. Pemerintah Memeriksa 19 Perusahaan Terkait Kebakaran.
- Associated Press. Penangkapan 72 Orang Terkait Kebakaran Hutan dan Lahan.
Baca juga Aspirasi Rakyat 2026: Prabowo Rangkul Tuntutan Antikorupsi
