Indonesia negara besar sedang berada dalam salah satu pekan yang mengingatkan kita bahwa menjadi negara besar bukan hanya soal memiliki wilayah yang luas, penduduk yang banyak, atau sumber daya alam yang melimpah. Dalam beberapa hari terakhir, erupsi Gunung Anak Krakatau mengganggu penerbangan di sejumlah bandara, gempa bumi masih menyisakan pekerjaan besar di Nusa Tenggara Timur, sementara kebakaran hutan dan lahan terus menimbulkan kabut asap hingga melintasi batas negara. Pada saat yang sama, pemerintah juga harus menghadapi persoalan lain yang tidak kalah kompleks, mulai dari keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis hingga tuntutan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
Situasi ini mudah membuat Indonesia terlihat seperti negara yang sedang dikejar masalah dari berbagai arah. Namun ada pertanyaan yang lebih penting daripada sekadar menghitung berapa banyak krisis yang sedang terjadi: apakah Indonesia sudah memiliki kapasitas negara yang cukup untuk menghadapi kompleksitas sebesar itu? Sebab tantangan Indonesia memang tidak sederhana dan semakin besar sebuah negara, semakin besar pula tuntutan terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola wilayah, penduduk, ekonomi, lingkungan, serta berbagai risiko yang datang secara bersamaan.
Indonesia Negara Besar 2026: Ketika Bencana Datang Bersamaan
Dalam satu pekan saja, Indonesia menghadapi beberapa kejadian alam dengan karakter berbeda. Erupsi Anak Krakatau menyebabkan gangguan besar terhadap transportasi udara dan aktivitas masyarakat. Pada puncaknya, lebih dari 1.500 penerbangan dan sekitar 170 ribu penumpang terdampak, sementara sekolah dan aktivitas perikanan di sejumlah wilayah ikut terganggu karena sebaran abu vulkanik. Pemerintah kemudian memperpanjang penutupan sejumlah bandara untuk memastikan keselamatan penerbangan, sebelum seluruh bandara yang terdampak akhirnya kembali dibuka pada 8 September.
Di waktu yang hampir bersamaan, gempa di NTT masih membutuhkan pemulihan dan karhutla di sejumlah wilayah belum sepenuhnya selesai. Pemerintah mengerahkan sumber daya lewat BNPB, TNI, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait. Kementerian Pertahanan, misalnya, mencatat pengerahan 3.545 personel TNI beserta ratusan unit peralatan untuk penanganan gempa NTT, sementara respons terhadap erupsi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, serta penanganan karhutla dilakukan secara paralel.
Data Monitoring Media Nasional Reportica periode 31 Agustus–6 September 2026 memperlihatkan betapa besar perhatian publik terhadap situasi ini. Topik bencana alam menghasilkan 166 juta reach atau 28,57 persen share of voice, menjadikannya isu terbesar dalam semesta percakapan Presiden Prabowo pada periode tersebut. Dari keseluruhan percakapan bencana, 53 persen bersentimen netral, 19 persen positif, dan 28 persen negatif menunjukkan bahwa sebagian besar publik masih mengikuti perkembangan sebagai informasi faktual mengenai situasi dan respons pemerintah, meski kritik terhadap penanganannya juga cukup signifikan.
Di sinilah ukuran sebuah negara seharusnya mulai dilihat dengan cara berbeda. Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah mengalami bencana Indonesia tidak mungkin mengubah posisi geografisnya atau memindahkan gunung-gunung berapinya. Negara yang kuat adalah negara yang mampu membuat masyarakatnya semakin aman ketika bencana datang, semakin cepat pulih setelah bencana terjadi, dan semakin siap menghadapi ancaman berikutnya.
Prabowo Memilih untuk Memperkuat Mitigasi, Bukan Sekadar Menunggu Krisis
Respons pemerintah dalam beberapa hari terakhir menunjukkan bahwa persoalan mitigasi mulai ditempatkan sebagai agenda yang lebih besar daripada sekadar pemadaman atau bantuan darurat. Setelah erupsi Anak Krakatau, Presiden Prabowo memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan erupsi, gempa NTT, dan karhutla sekaligus. Dalam rapat tersebut, Prabowo menekankan kebutuhan peningkatan anggaran mitigasi bencana serta penguatan sarana seperti helikopter dan pompa air, sambil menegaskan bahwa Indonesia memang harus mengambil langkah antisipatif karena berada di kawasan Ring of Fire.
Pernyataan ini penting karena bencana di Indonesia tidak bisa lagi diperlakukan sebagai kejadian luar biasa yang hanya membutuhkan respons ketika keadaan sudah memburuk. Indonesia memiliki sekitar 130 gunung api aktif dan berada di kawasan yang sangat rentan terhadap aktivitas tektonik serta vulkanik. Dalam kondisi seperti itu, investasi pada sistem peringatan dini, pemetaan risiko, kesiapan logistik, kapasitas pemerintah daerah, hingga teknologi mitigasi bukan pemborosan anggaran, melainkan bagian dari biaya yang memang harus ditanggung oleh negara yang hidup di lingkungan geografis seperti Indonesia.
Karena itu, keputusan pemerintah memperkuat mitigasi patut dilihat sebagai investasi jangka panjang. Ketika satu sistem peringatan dini mampu memberi waktu beberapa menit atau beberapa jam lebih banyak kepada masyarakat untuk menyelamatkan diri, ketika sebuah bandara dapat mengambil keputusan penutupan sebelum terjadi kecelakaan, atau ketika pemerintah daerah memiliki logistik yang cukup sebelum bantuan dari pusat tiba, negara sebenarnya sedang menyelamatkan biaya sosial dan ekonomi yang jauh lebih besar.
Indonesia Tidak Bisa Memilih Masalah yang Akan Datang
Salah satu tantangan terbesar dalam mengelola Indonesia adalah bahwa pemerintah tidak punya kemewahan untuk memilih masalah mana yang akan muncul terlebih dahulu. Pemerintah dapat merencanakan pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, atau kawasan industri, tapi tidak dapat menentukan kapan gempa terjadi, kapan gunung meletus, kapan kebakaran membesar, atau kapan sebuah wilayah harus menghadapi banjir dan cuaca ekstrem.
Itulah sebabnya kapasitas negara menjadi semakin penting. Pemerintah yang bekerja dengan baik bukan hanya pemerintah yang mampu menjalankan program ketika kondisi normal, tapi juga pemerintah yang punya sistem untuk beradaptasi ketika kondisi berubah drastis. Dalam konteks ini, koordinasi antarlembaga menjadi sama pentingnya dengan anggaran. Penanganan Anak Krakatau, misalnya, melibatkan PVMBG untuk pemantauan aktivitas gunung, BNPB untuk mitigasi bencana, Kementerian Perhubungan untuk keselamatan penerbangan, pemerintah daerah untuk perlindungan masyarakat, hingga aparat untuk pencarian dan pertolongan.
Pola ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang lebih besar tentang Indonesia. Negara ini tidak dapat dikelola dengan satu pusat kekuasaan yang bekerja sendirian. Dengan lebih dari 17 ribu pulau, ratusan juta penduduk, ribuan sekolah, berbagai karakter ekonomi daerah, serta risiko bencana yang berbeda-beda, kemampuan pemerintah untuk bekerja sebagai satu sistem akan semakin menentukan kualitas pemerintahan.
Masalah Indonesia Memang Besar, tetapi Itu Bukan Alasan untuk Menyerah
Dalam beberapa hari terakhir, Prabowo juga menyampaikan perspektif menarik ketika membandingkan skala Indonesia dengan Singapura. Ia mengatakan Indonesia adalah negara besar sehingga masalah yang dihadapi juga besar. Pernyataan ini seharusnya tidak dibaca sebagai pembenaran bahwa persoalan Indonesia terlalu sulit diselesaikan sebaliknya, ia justru bisa menjadi pengingat bahwa negara sebesar Indonesia membutuhkan cara kerja yang juga jauh lebih besar, terstruktur, dan konsisten.
Perbandingan dengan negara lain memang penting. Indonesia harus belajar dari Singapura, Vietnam, China, Jepang, Korea Selatan, maupun negara-negara lain yang berhasil membangun institusi dan infrastruktur lebih cepat. Namun membandingkan hasil tanpa memperhitungkan skala persoalan juga bisa membuat kita keliru memahami tantangan sendiri. Mengelola 300 ribu lebih sekolah tentu berbeda dengan mengelola beberapa ratus sekolah; membangun konektivitas ekonomi di negara kepulauan tentu berbeda dengan membangun jaringan transportasi di wilayah yang jauh lebih kecil. Perbedaan itu bukan alasan untuk menerima ketertinggalan, tapi alasan untuk membangun kapasitas yang lebih kuat.
Justru di sinilah ambisi Indonesia harus lebih tinggi. Negara besar tidak boleh menggunakan besarnya masalah sebagai alasan untuk bergerak lambat sebaliknya, besarnya masalah harus menjadi alasan untuk membangun sistem yang lebih kuat daripada negara yang memiliki masalah lebih sederhana.
Dari Memadamkan Krisis Menuju Mencegah Krisis
Ada perbedaan besar antara pemerintah yang mampu merespons bencana dan pemerintah yang mampu belajar dari bencana. Respons darurat memang merupakan kewajiban pertama, tapi ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah apakah setiap kejadian membuat sistem negara menjadi lebih baik.
Ketika Anak Krakatau mengganggu penerbangan, misalnya, respons tidak boleh berhenti setelah bandara dibuka kembali. Pemerintah perlu mengevaluasi bagaimana informasi mengenai abu vulkanik diterima maskapai, bagaimana koordinasi dengan bandara alternatif dilakukan, bagaimana komunikasi kepada penumpang disampaikan, dan bagaimana sistem dapat meminimalkan kerugian jika kejadian serupa kembali terjadi. Begitu pula dengan karhutla: penangkapan pelaku dan pemadaman api penting, tapi pencegahan kebakaran, pengawasan lahan, penegakan hukum terhadap korporasi, serta perlindungan masyarakat dari dampak asap jauh lebih menentukan dalam jangka panjang.
Presiden Prabowo sendiri telah meminta pengusutan dugaan kesengajaan dalam pembakaran hutan dan lahan serta memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku. Pemerintah juga terus mengerahkan sumber daya untuk penanganan karhutla. Tantangannya sekarang adalah memastikan langkah-langkah tersebut berkembang menjadi sistem pencegahan yang konsisten, bukan hanya respons setiap kali api sudah membesar.
Krisis Boleh Datang Bersamaan, Negara Tidak Boleh Bekerja Sendiri-sendiri
Ada pelajaran penting dari rangkaian kejadian beberapa hari terakhir: Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak lembaga yang hanya bekerja di wilayahnya sendiri. Indonesia membutuhkan koordinasi yang membuat seluruh kapasitas negara bekerja sebagai satu kesatuan.
Ketika terjadi erupsi, persoalannya bukan hanya urusan vulkanologi ia segera menjadi persoalan transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, bahkan komunikasi publik. Ketika karhutla terjadi, persoalannya bukan hanya kehutanan, tapi juga kesehatan, pendidikan, hukum, diplomasi, dan ekonomi. Ketika gempa terjadi, persoalannya bukan hanya bangunan yang rusak, tapi juga sekolah, pasar, rumah sakit, logistik, dan kehidupan masyarakat yang harus dipulihkan.
Itulah mengapa tantangan pemerintahan Prabowo ke depan bukan hanya menyelesaikan satu demi satu persoalan tersebut. Tantangan yang lebih besar adalah membangun negara yang mampu bekerja secara terintegrasi ketika berbagai persoalan muncul pada saat yang sama.
Indonesia Tidak Membutuhkan Pemerintah yang Sempurna, tetapi yang Terus Siap
Kritik terhadap pemerintah tentu akan selalu ada, terutama ketika bencana menimbulkan korban, kerugian, atau gangguan terhadap kehidupan masyarakat. Monitoring Reportica bahkan menunjukkan bahwa pada periode 31 Agustus–6 September, sentimen negatif terhadap Prabowo meningkat tajam, sementara emosi Anger menjadi dominan dalam percakapan publik. Pemerintah tidak perlu menganggap kritik sebagai sesuatu yang harus selalu dilawan justru dalam situasi krisis, kritik dapat menjadi sumber informasi mengenai titik-titik yang belum bekerja sebagaimana mestinya.
Yang penting adalah bagaimana kritik itu diubah menjadi perbaikan. Pada 9 September, Prabowo sendiri menegaskan bahwa bangsa yang besar dan memilih demokrasi harus terbuka terhadap kritik dan koreksi, selama semuanya diarahkan untuk kepentingan rakyat. Sikap semacam ini penting karena negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah dipertanyakan, melainkan negara yang mampu menerima koreksi tanpa kehilangan arah.
Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang sangat besar ketimpangan, persoalan pendidikan, kualitas layanan publik, korupsi, infrastruktur, produktivitas, dan berbagai persoalan struktural lainnya. Tapi besarnya pekerjaan rumah tersebut tidak seharusnya membuat kita menyimpulkan bahwa Indonesia sedang gagal. Sebaliknya, ia menunjukkan betapa besar pekerjaan yang memang harus diselesaikan oleh sebuah negara dengan skala Indonesia.
Lalu Kapan Indonesia Mulai Maju?
Mungkin pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi, “Kapan Indonesia menjadi negara maju?” Pertanyaan itu terlalu jauh dan terlalu abstrak. Pertanyaan yang lebih berguna adalah: apakah Indonesia hari ini lebih siap menghadapi masalah dibandingkan Indonesia kemarin?
Jika sistem peringatan bencana semakin cepat, berarti kita maju. Jika sekolah di daerah terpencil semakin mudah memperoleh akses pendidikan berkualitas, berarti kita maju. Jika masyarakat yang terkena bencana dapat kembali bekerja lebih cepat, berarti kita maju. Jika uang negara semakin sulit dikorupsi dan semakin banyak digunakan untuk kepentingan publik, berarti kita maju. Jika pemerintah mampu menerima kritik dan menggunakannya untuk memperbaiki kebijakan, itu juga kemajuan.
Kemajuan sebuah negara tidak selalu hadir dalam bentuk satu proyek besar atau satu angka pertumbuhan yang spektakuler. Ia sering kali hadir dalam perubahan kecil yang tidak viral: sebuah sistem yang bekerja lebih cepat, sebuah layanan publik yang semakin mudah, sebuah desa yang memiliki akses lebih baik, sebuah sekolah yang tetap bisa berjalan setelah bencana, atau sebuah keluarga yang tidak lagi kehilangan seluruh penghasilannya ketika krisis datang.
Indonesia memang negara besar. Karena itu masalahnya juga besar. Tapi kalimat tersebut seharusnya tidak menjadi alasan untuk pesimis justru karena Indonesia besar, setiap keberhasilan memperbaiki satu sistem akan berdampak kepada jutaan orang. Negara besar bukan negara yang tidak memiliki masalah besar. Negara besar adalah negara yang tidak pernah berhenti membangun kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah besarnya.
Referensi
- Reportica Media Group. (2026). Monitoring Media Nasional 31 Agustus–6 September 2026.
- Reuters. (2026). Indonesia’s Anak Krakatau eruption halts flights, schools, fishing.
- Reuters. (2026). Seven Indonesian airports remain shut due to volcanic ash from Anak Krakatau.
- Reuters. (2026). Indonesia reopens all airports as Anak Krakatau ash clears.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. (2026). Aktivitas Anak Krakatau Terus Dipantau, PVMBG Pastikan Status Siaga Tetap Berlaku Usai Erupsi Menerus 25 Jam.
- Kementerian Pertahanan RI. (2026). Kemhan dan TNI Perkuat Respons Bencana, dari Erupsi, Gempa NTT hingga Karhutla.
- Sekretariat Negara RI. (2026). Presiden Prabowo Pimpin Ratas Penanganan Bencana, Tegaskan Mitigasi dan Kesiapsiagaan Nasional.
- Sekretariat Negara RI. (2026). Presiden Prabowo Tegaskan Pentingnya Jaga Persatuan dan Kerukunan dalam Kehidupan Demokrasi.
