Fear economy menjadi faktor baru dalam stabilitas nasional, ketika kecemasan publik mulai memengaruhi perilaku ekonomi dan persepsi terhadap kondisi negara. Dalam beberapa pekan terakhir, lonjakan emosi publik menunjukkan bahwa stabilitas tidak lagi hanya ditentukan oleh indikator ekonomi, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat merasakan situasi tersebut.
Dalam periode 2 sampai 8 Maret 2026, percakapan publik mengenai Presiden Prabowo mencapai lebih dari 175 ribu mentions dengan sekitar 818 juta interaksi di berbagai platform media sosial.

Namun di balik angka tersebut, terdapat sinyal yang lebih penting. Analisis menunjukkan bahwa emosi fear atau kecemasan publik meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa stabilitas nasional kini dipengaruhi oleh faktor psikologis, bukan hanya kondisi ekonomi riil.
Konteks Isu: Kecemasan Publik dalam Era Ketidakpastian Global
Kenaikan kecemasan publik tidak terjadi tanpa sebab. Salah satu pemicunya adalah pernyataan mengenai cadangan minyak domestik yang secara teoritis hanya cukup sekitar 20 hari, yang kemudian memicu kekhawatiran luas dan panic buying BBM di beberapa daerah.
Pemerintah telah menjelaskan bahwa pasokan energi nasional tetap aman dan didukung oleh produksi domestik, impor terjadwal, serta cadangan operasional. Namun dalam realitas komunikasi modern, persepsi publik sering bergerak lebih cepat daripada klarifikasi resmi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era digital, stabilitas tidak hanya ditentukan oleh data, tetapi juga oleh persepsi yang terbentuk di ruang publik.
Dinamika Percakapan Publik dan Lonjakan Fear Economy
Data percakapan publik menunjukkan bahwa kecemasan masyarakat meningkat seiring dengan berkembangnya isu global, khususnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Bagi masyarakat, konflik tersebut diterjemahkan menjadi kekhawatiran konkret:
- potensi kenaikan harga BBM
- kenaikan harga pangan
- meningkatnya biaya hidup
Dalam studi ketahanan pangan global, konflik geopolitik terbukti berdampak langsung terhadap harga energi dan rantai pasok pangan (FAO, 2023).
Artinya, kecemasan publik tidak sepenuhnya irasional. Namun masalah muncul ketika kecemasan berkembang lebih cepat dibandingkan respons sistem ekonomi dan komunikasi pemerintah.
Fear Economy: Ketika Emosi Menggerakkan Perilaku Ekonomi
Konsep fear economy menjelaskan kondisi ketika emosi publik mulai memengaruhi keputusan ekonomi.
Dalam situasi ini:
- konsumsi menjadi tidak rasional
- panic buying meningkat
- kepercayaan terhadap sistem menurun
Penelitian ekonomi perilaku menunjukkan bahwa ekspektasi negatif dapat mempercepat tekanan ekonomi bahkan sebelum indikator ekonomi memburuk (Shiller, 2017).
Dengan kata lain, ketakutan publik dapat menjadi pemicu krisis itu sendiri.
Tantangan Komunikasi Pemerintah dalam Mengelola Persepsi
Dalam konteks fear economy, tantangan pemerintah tidak hanya menjaga pasokan energi dan pangan, tetapi juga mengelola persepsi publik.
Langkah pemerintah yang menegaskan bahwa stok energi dan pangan tetap aman menjadi penting. Namun di era media sosial, komunikasi tidak lagi bersifat satu arah.
Informasi dapat dengan cepat:
- dipotong
- disebarkan ulang
- ditafsirkan secara berbeda
Studi komunikasi politik digital menunjukkan bahwa ruang informasi yang kosong dari narasi resmi akan diisi oleh interpretasi publik yang belum tentu akurat (Benkler et al., 2018).
Artinya, komunikasi kebijakan menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas nasional.
Kesimpulan Analitis: Stabilitas Nasional dan Psikologi Publik
Stabilitas nasional hari ini tidak hanya bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan publik.
Ketika masyarakat percaya bahwa sistem berjalan dengan baik, tekanan global dapat diredam. Namun ketika kepercayaan melemah, bahkan isu kecil dapat berkembang menjadi kepanikan besar.
Lonjakan kecemasan publik dalam beberapa pekan terakhir menunjukkan bahwa masyarakat semakin sensitif terhadap dinamika global, terutama terkait energi dan pangan.
Fear economy bukan sekadar konsep teoritis. Ia sudah menjadi bagian dari realitas ekonomi modern.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi Indonesia cukup kuat, tetapi apakah sistem komunikasi dan kebijakan mampu mengelola rasa takut publik yang muncul lebih cepat daripada krisis itu sendiri.
Referensi
- Yuen et al. (2020)
- Shiller (2017)
- FAO (2023)
- Benkler et al. (2018)
- Reportica Media Group (2026)





