Indonesia belum benar-benar keluar dari musim kemarau ketika kabar tentang musim hujan justru datang dengan peringatan baru. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 22 September 2026 menyatakan bahwa El Niño 2026 dengan intensitas sangat kuat sedang berlangsung dan musim hujan 2026/2027 diperkirakan datang lebih lambat di sebagian besar wilayah Indonesia. Sebanyak 529 Zona Musim atau sekitar 61,08 persen wilayah Indonesia diproyeksikan mengalami awal musim hujan yang mundur dari rata-rata klimatologis. Di sejumlah wilayah, persoalannya bahkan sudah terasa sekarang: BMKG mencatat 556 Zona Musim atau 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau, sementara beberapa daerah telah mengalami lebih dari 60 hari tanpa hujan. Di Bantul, periode tanpa hujan bahkan mencapai 131 hari.
Sekilas, ini terdengar seperti persoalan cuaca. Padahal bagi Indonesia, kekeringan yang berkepanjangan hampir selalu memiliki rantai dampak yang jauh lebih panjang: dari sawah ke pasar, dari petani ke konsumen, dari ketersediaan air ke biaya produksi, dan pada akhirnya dari kondisi iklim ke harga makanan di meja makan. Karena itu, El Niño 2026 seharusnya tidak hanya dibaca sebagai berita meteorologi, tapi sebagai ujian terhadap ketahanan pangan dan kemampuan negara mengantisipasi guncangan sebelum dampaknya sampai ke masyarakat.
Ketika Hujan Terlambat, Masalahnya Tidak Berhenti di Sawah
BMKG memperkirakan sekitar 61 persen wilayah Indonesia akan mengalami keterlambatan datangnya musim hujan. Fenomena El Niño yang sangat kuat, ditambah fase positif Indian Ocean Dipole atau IOD, membuat kondisi atmosfer Indonesia menjadi lebih kering dan berpotensi memperpanjang periode tanpa hujan. BMKG juga memperingatkan bahwa kombinasi kedua fenomena tersebut dapat membuat musim hujan datang lebih lambat sekaligus berlangsung lebih singkat.
Dampaknya terhadap pertanian bukan sesuatu yang abstrak. Reuters melaporkan keterlambatan hujan dapat mengganggu jadwal tanam dan produksi sejumlah komoditas, termasuk beras, tebu, kakao, dan kelapa sawit. Sekitar 30 persen lahan sawah Indonesia disebut tidak memiliki irigasi, sehingga lebih rentan terhadap kekeringan. Dalam kondisi seperti ini, petani bukan hanya menghadapi persoalan kapan bisa menanam, tapi juga harus menyesuaikan jenis tanaman dan siklus produksi dengan ketersediaan air.
Persoalan tersebut kemudian bergerak ke tahap berikutnya. Ketika produksi terganggu, pasokan dapat mengetat. Ketika pasokan mengetat, harga berpotensi tertekan. Dan ketika harga pangan meningkat, kelompok masyarakat berpendapatan rendah biasanya memiliki ruang yang lebih sempit untuk menyerap kenaikan tersebut karena porsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan makanan relatif besar.
Itulah sebabnya pertanyaan tentang El Niño 2026 sebenarnya bukan hanya “kapan hujan turun?”, melainkan “seberapa siap Indonesia ketika hujan belum turun?”
El Niño 2026 Tidak Hanya Mengancam Petani
Risiko yang dibawa El Niño juga lebih luas daripada persoalan produksi beras. AP melaporkan kondisi El Niño yang berkembang pada 2026 berpotensi memberi tekanan terhadap sektor pertanian dan perikanan di Asia Tenggara, sementara kekeringan, gelombang panas, dan kebakaran hutan menjadi risiko yang semakin nyata. Sejumlah komoditas strategis seperti beras dan minyak sawit juga menghadapi potensi gangguan produksi di kawasan.
Bagi Indonesia, risiko tersebut menjadi semakin relevan karena ketahanan pangan tidak berdiri sendiri. Harga pupuk, energi, transportasi, distribusi, dan kondisi global semuanya dapat memperbesar atau memperkecil dampak kekeringan. Bahkan ketika produksi nasional masih mencukupi, gangguan pada distribusi atau kenaikan biaya produksi tetap dapat memengaruhi harga yang dibayar masyarakat.
Karena itu, ketahanan pangan yang sesungguhnya bukan sekadar memiliki cadangan makanan dalam jumlah besar. Ketahanan pangan juga berarti memiliki produksi domestik yang cukup kuat, infrastruktur irigasi yang memadai, distribusi yang efisien, data cuaca yang akurat, sistem peringatan dini, dan kemampuan pemerintah untuk mengambil keputusan sebelum krisis terjadi. Dalam konteks ini, El Niño justru menjadi semacam stress test, ia memaksa Indonesia melihat bagian mana dari sistem pangan yang sudah cukup tangguh dan bagian mana yang masih terlalu bergantung pada kondisi cuaca normal.
Pemerintah Tidak Bisa Mengendalikan El Niño, tetapi Bisa Mengendalikan Responsnya
Tidak ada pemerintah yang dapat menghentikan El Niño. Fenomena tersebut merupakan bagian dari dinamika iklim global yang berada di luar kendali sebuah negara. Yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkecil dampaknya.
BMKG telah memberi rekomendasi agar sektor pangan menyesuaikan jadwal tanam dan menggunakan varietas dengan siklus yang lebih pendek. Pemerintah juga didorong melakukan langkah antisipatif untuk mengoptimalkan sumber daya air yang tersedia di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, pemerintah lewat Kementerian Kehutanan telah meminta masyarakat, petani, dan perusahaan meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran hutan dan lahan hingga akhir Oktober atau awal November karena kondisi kering yang dipengaruhi El Niño.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa respons terhadap El Niño tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kementerian. Pertanian membutuhkan informasi iklim. Pengelolaan air membutuhkan pemerintah daerah dan infrastruktur. Distribusi pangan membutuhkan sistem logistik. Pencegahan karhutla membutuhkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Sementara kebijakan harga membutuhkan data pasokan dan permintaan yang terus diperbarui.
Dengan kata lain, tantangan terbesar El Niño 2026 bukan semata-mata seberapa panas atau kering kondisi tahun ini. Tantangannya adalah apakah seluruh sistem negara dapat bergerak lebih cepat daripada dampak yang ditimbulkan oleh cuaca.
Indonesia Sudah Mendapat Peringatan, Sekarang Tinggal Seberapa Cepat Bertindak
Salah satu keuntungan Indonesia menghadapi situasi 2026 adalah bahwa ancamannya bukan datang tanpa tanda. BMKG sudah memantau penguatan El Niño dan IOD serta mengeluarkan proyeksi mengenai keterlambatan musim hujan. Bahkan sejak Juni, BMKG telah memproyeksikan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mengalami puncak kemarau pada Juli hingga September dan meminta berbagai sektor mulai memperkuat kesiapsiagaan.
Artinya, ruang untuk melakukan mitigasi masih terbuka. Petani dapat menyesuaikan kalender tanam. Pemerintah dapat memperkuat distribusi air ke wilayah rentan. Cadangan pangan dapat dikelola dengan lebih hati-hati. Sistem irigasi dapat diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan. Pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap potensi kebakaran. Dan masyarakat dapat diberi informasi yang lebih jelas mengenai kondisi air, pangan, serta risiko kesehatan akibat cuaca ekstrem.
Dalam menghadapi bencana yang dapat diprediksi, kecepatan respons sering kali sama pentingnya dengan besarnya anggaran. Peringatan dini baru memiliki arti jika informasi tersebut berubah menjadi tindakan.
Harga Pangan Adalah Ujian yang Paling Dekat dengan Rakyat
Ada alasan mengapa isu pangan selalu menjadi salah satu isu paling sensitif dalam kehidupan masyarakat. Ketika harga komoditas strategis meningkat, masyarakat tidak perlu membaca laporan ekonomi untuk merasakan dampaknya, mereka menemukannya ketika berbelanja di pasar, membeli makanan, membayar biaya usaha, atau mengatur pengeluaran rumah tangga.
Karena itu, keberhasilan pemerintah menghadapi El Niño 2026 nantinya tidak hanya dapat dinilai dari apakah Indonesia berhasil melewati musim kemarau tanpa krisis pangan besar. Ukurannya juga ada pada seberapa stabil harga, seberapa terlindungi petani, seberapa lancar distribusi, dan seberapa cepat bantuan atau intervensi diberikan kepada wilayah yang mengalami tekanan. Di sinilah ketahanan pangan bertemu dengan perlindungan masyarakat, menjaga produksi penting, tapi memastikan hasil produksi dapat sampai kepada masyarakat dengan harga yang wajar juga sama pentingnya.
Kekeringan dan Karhutla Menunjukkan Mengapa Antisipasi Lebih Murah daripada Krisis
El Niño juga membawa ancaman lain yang sudah terlihat: kebakaran hutan dan lahan. BMKG pada pertengahan September mencatat kondisi atmosfer yang kering di sebagian besar wilayah Indonesia dan melaporkan ribuan titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di sejumlah provinsi. Kalimantan Tengah mencatat 3.177 titik panas, Sumatera Selatan 1.305, Kalimantan Barat 1.088, dan Papua Selatan 960 dalam pemantauan 7–16 September.
Risiko ini penting karena karhutla tidak berhenti di lokasi kebakaran. Asap dapat mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, transportasi, dan kualitas lingkungan, bahkan dapat menimbulkan persoalan lintas batas. Pemerintah Indonesia pada September juga menerima bantuan dari Malaysia untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung selama beberapa minggu.
Pengalaman ini memberi satu pelajaran yang cukup jelas: pencegahan selalu memiliki nilai yang lebih besar ketika dilakukan sebelum keadaan menjadi darurat. Ketika api sudah meluas, biaya sosial, ekonomi, dan lingkungan yang harus ditanggung menjadi jauh lebih besar.
Di Tengah Ketidakpastian, Data Menjadi Senjata
Menariknya, di tengah berbagai isu nasional yang berkembang, laporan Monitoring Media Nasional Reportica untuk periode 14–21 September menunjukkan bahwa percakapan publik mengenai Presiden Prabowo berada dalam situasi yang kompleks. Total engagement mencapai 569 juta interaksi, dengan 25 persen mention positif, 28 persen negatif, dan 47 persen netral.
Analisis emosi dalam periode yang sama menunjukkan Trust sebesar 23,2 persen, Joy 18,2 persen, Anticipation 11,1 persen, sementara Anger mencapai 19,2 persen dan Distrust 9,1 persen. Secara agregat, emosi negatif berada di 49 persen, dibanding 41 persen emosi positif, dengan Anticipation menjadi salah satu emosi yang berada di tengah.
Data tersebut tidak secara khusus mengukur persepsi masyarakat mengenai El Niño 2026, sehingga tidak tepat digunakan untuk menyimpulkan bahwa publik secara keseluruhan takut terhadap ancaman kekeringan. Namun data itu memberi konteks penting: percakapan publik mengenai pemerintahan masih berada dalam situasi yang dinamis, sehingga isu yang menyentuh kebutuhan dasar seperti pangan, harga, dan keamanan lingkungan berpotensi memiliki resonansi yang besar. Dalam situasi seperti ini, komunikasi berbasis data menjadi semakin penting, pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya apa yang sedang terjadi, tapi juga apa yang sudah dipersiapkan, wilayah mana yang paling berisiko, apa yang harus dilakukan masyarakat, dan bagaimana perkembangan situasi akan dipantau.
El Niño 2026 Bukan Alasan untuk Panik, tetapi Alasan untuk Bersiap
Ada perbedaan besar antara kewaspadaan dan kepanikan. Indonesia tidak sedang diberitahu bahwa krisis pangan pasti akan terjadi. Yang sedang dihadapi adalah risiko iklim yang cukup serius dan sudah memiliki indikator yang dapat dipantau.
Bahkan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa posisi pangan Indonesia, khususnya beras, masih kuat dalam menghadapi tekanan El Niño dan gejolak pangan global. Pernyataan ini tentu perlu terus diuji lewat perkembangan produksi, stok, distribusi, dan harga di lapangan, tapi menunjukkan bahwa respons pemerintah tidak hanya diarahkan pada kondisi darurat setelah terjadi gangguan pasokan.
Justru di sinilah pendekatan yang paling rasional diperlukan. Tidak perlu membesar-besarkan ancaman, tapi juga tidak boleh meremehkannya. Tidak perlu membuat masyarakat panik, tapi juga tidak boleh membuat mereka merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja dengan sendirinya. Indonesia sudah memiliki informasi mengenai apa yang sedang terjadi, tantangannya sekarang adalah mengubah informasi tersebut menjadi kebijakan yang tepat waktu.
Cuaca Tidak Bisa Dipilih, Kesiapan Bisa
El Niño 2026 pada akhirnya akan menjadi ujian bukan hanya bagi sektor pertanian, tapi bagi kemampuan Indonesia mengelola risiko. Negara kepulauan dengan populasi besar tidak mungkin berharap selalu mendapatkan kondisi cuaca yang ideal. Kekeringan, banjir, gelombang panas, dan perubahan pola musim akan menjadi bagian dari tantangan pembangunan yang harus semakin diperhitungkan.
Karena itu, membangun ketahanan pangan tidak boleh hanya dilakukan ketika harga mulai naik. Membangun sistem irigasi tidak boleh menunggu sawah gagal panen. Pencegahan karhutla tidak boleh menunggu asap memenuhi udara. Dan komunikasi publik tidak boleh menunggu masyarakat mulai panik.
El Niño memang tidak bisa dihentikan dari Jakarta. Hujan tidak bisa diperintahkan turun hanya karena negara membutuhkannya. Tapi dampaknya dapat diperkecil ketika petani memiliki informasi, pemerintah memiliki data, infrastruktur tersedia, cadangan pangan dikelola dengan baik, dan seluruh sektor bergerak sebelum keadaan berubah menjadi krisis.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar dari El Niño 2026 bukanlah apakah Indonesia bisa membuat hujan turun lebih cepat. Pertanyaannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih penting: ketika hujan terlambat, apakah Indonesia sudah cukup siap untuk memastikan rakyat tetap bisa makan dengan harga yang terjangkau? Itulah ujian sebenarnya.
Referensi
- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (22 September 2026). BMKG: El Niño Sangat Kuat sedang Terjadi, Musim Hujan 2026/2027 Diprediksi Datang Lebih Lambat.
- BMKG. (17 September 2026). Prakiraan Cuaca Indonesia Sepekan Periode 18–24 September 2026: El Niño Sangat Kuat Masih Berdampak.
- Reuters. (22 September 2026). Indonesia forecasts delayed wet season, farmers brace for impact.
- Associated Press. (September 2026). Worsening El Nino threatens Asia with drought, potentially raising food prices globally.
- Kementerian Kehutanan/ANTARA. (September 2026). El Nino: Ministry urges vigilance against wildfires through November.
- Reportica Media Group. (2026). Monitoring Media Nasional 14–21 September 2026.
