Ada utang yang lahir bukan dari proyek baru, bukan dari kebijakan pemerintahan hari ini, dan bukan pula dari keputusan ekonomi yang dibuat dalam satu periode pemerintahan. Utang itu lahir dari salah satu periode paling berat dalam sejarah ekonomi Indonesia: krisis finansial 1997–1998. Hampir tiga dekade kemudian, Rp218 Triliun Lunas pemerintah akhirnya menyelesaikan pembayaran obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Indonesia senilai Rp218,3 triliun. Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dan pemerintah mengumumkan pada 22 September bahwa kewajiban tersebut telah sepenuhnya lunas.
Dengan demikian, satu kewajiban besar yang lahir dari penanganan krisis 1998 resmi ditutup pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun angka Rp218,3 triliun tidak cukup untuk menggambarkan arti dari peristiwa ini. Di baliknya terdapat perjalanan hampir tiga dekade: dari krisis perbankan, runtuhnya nilai rupiah, penyelamatan sistem keuangan, hingga kewajiban negara yang terus dibayar lintas pemerintahan. Karena itu, pelunasan ini bukan sekadar transaksi fiskal, ia adalah penutupan satu bab panjang dari krisis yang pernah mengguncang fondasi ekonomi Indonesia.
Krisis 1998 Bukan Sekadar Cerita Masa Lalu
Untuk memahami mengapa pelunasan ini penting, kita perlu kembali ke situasi Indonesia pada 1997–1998. Krisis Asia yang bermula dari tekanan terhadap baht Thailand kemudian menjalar ke Indonesia. Rupiah mengalami tekanan berat, sektor perbankan menghadapi masalah likuiditas dan solvabilitas, modal keluar dari negeri, sementara kepercayaan terhadap sistem ekonomi ikut runtuh. IMF mencatat output Indonesia jatuh sekitar 13 persen pada 1998 dan rupiah kehilangan lebih dari 80 persen nilainya hingga Juni tahun tersebut. Krisis ekonomi kemudian berkembang menjadi krisis sosial dan politik yang berujung pada berakhirnya pemerintahan Orde Baru.
Dalam kondisi tersebut, negara mengambil berbagai langkah untuk menjaga sistem perbankan agar tidak mengalami keruntuhan yang lebih luas. Dukungan likuiditas dan program restrukturisasi perbankan kemudian meninggalkan konsekuensi fiskal yang panjang. Salah satu konsekuensi tersebut adalah obligasi pemerintah kepada Bank Indonesia yang akhirnya baru sepenuhnya dilunasi pada 2026.
Jadi, Rp218,3 triliun yang kini lunas bukanlah utang yang tiba-tiba muncul dalam beberapa tahun terakhir. Ia merupakan bagian dari konsekuensi penanganan krisis sistemik yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.
Rp218 Triliun Lunas: Tiga Puluh Tahun Kemudian, Negara Menutup Satu Babnya
Pemerintah menyatakan pembayaran Rp218,3 triliun kepada Bank Indonesia telah selesai. Pembayaran terakhir dilakukan pada Agustus 2026 dengan memanfaatkan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari surplus Bank Indonesia. Kewajiban tersebut sebelumnya telah dibayarkan secara bertahap lewat APBN.
Menkeu Suahasil Nazara menyebut penyelesaian ini sebagai penutupan lembar sejarah penerbitan obligasi untuk menangani krisis 1997–1998. Presiden Prabowo juga disebut menyambut baik penyelesaian tersebut, dan pemerintah menempatkannya sebagai bagian dari pembelajaran penting bagi pengelolaan ekonomi makro Indonesia.
Ada nilai penting dalam kenyataan bahwa sebuah kewajiban yang berusia hampir tiga dekade akhirnya dapat ditutup. Pemerintahan boleh berganti, tapi kewajiban negara tidak ikut berganti, ia terus berjalan sampai akhirnya ada pemerintahan yang menyelesaikannya. Dalam konteks itu, pelunasan Rp218,3 triliun menjadi bagian dari catatan pemerintahan Prabowo: bukan karena seluruh prosesnya dimulai pada era ini, melainkan karena titik akhirnya terjadi pada masa pemerintahannya.
Menutup Utang Lama di Tengah Ekspektasi Publik yang Masih Tinggi
Menariknya, data Monitoring Media Nasional Reportica menunjukkan persepsi publik terhadap Presiden Prabowo sepanjang 2026 memang bergerak dinamis. Pada periode 14–21 September 2026, misalnya, percakapan terkait Prabowo menghasilkan 136.177 mention dengan 569 juta engagement. Sebanyak 47 persen mention berada dalam kategori netral, 25 persen positif, dan 28 persen negatif. Dibanding periode sebelumnya, proporsi positif naik dari 24 persen menjadi 25 persen sementara negatif naik tipis dari 27 persen menjadi 28 persen.
Artinya, ruang publik tidak berada dalam kondisi sepenuhnya positif maupun negatif. Justru mayoritas percakapan berada di wilayah netral, sementara suara yang mendukung dan mengkritik sama-sama tetap besar — menunjukkan bahwa publik masih mengamati dan menilai kinerja pemerintah berdasarkan berbagai perkembangan yang terjadi.
Data emosi Reportica pada periode yang sama memperlihatkan Trust berada di 23,2 persen, Joy 18,2 persen, dan Anticipation 11,1 persen. Di sisi lain, Anger berada di 19,2 persen, Disgust 11,1 persen, dan Distrust 9,1 persen. Secara agregat, emosi positif berada di 41 persen, sementara emosi negatif mencapai 49 persen.
Angka tersebut tentu tidak dapat dibaca sebagai respons langsung terhadap pelunasan BLBI. Namun ia memberi konteks bahwa pemerintah masih berada dalam ruang publik yang sangat aktif dan kritis. Setiap kebijakan atau pencapaian dapat memperoleh perhatian luas, tapi perhatian tersebut juga datang bersama ekspektasi dan pengawasan. Justru dalam situasi seperti ini, pencapaian yang konkret menjadi penting — sebuah kewajiban negara yang dapat dibuktikan sudah selesai memberikan jenis informasi yang berbeda dari sekadar janji kebijakan: ada angka, ada tanggal, ada mekanisme pembayaran, dan ada hasil yang dapat diverifikasi.
Tetapi Lunas Bukan Berarti Semua Urusan BLBI Selesai
Ada satu hal yang perlu ditegaskan agar publik tidak salah memahami perkembangan ini. Pelunasan Rp218,3 triliun bukan berarti seluruh persoalan BLBI telah berakhir.
Pemerintah menegaskan bahwa pembayaran kewajiban kepada Bank Indonesia tidak menghapus hak negara untuk menagih kewajiban para obligor dan debitur BLBI. Kementerian Keuangan menyatakan proses penagihan tetap dilanjutkan secara kelembagaan lewat Panitia Urusan Piutang Negara, sementara PP Nomor 4 Tahun 2026 menjadi salah satu dasar hukum baru untuk mengoptimalkan pengembalian aset negara.
Dengan demikian, ada dua cerita berbeda yang perlu dipisahkan. Hubungan utang-piutang antara pemerintah dan Bank Indonesia atas obligasi krisis telah selesai. Sementara itu, kewajiban hukum para obligor dan debitur yang belum diselesaikan masih menjadi pekerjaan negara. Justru keberlanjutan penagihan tersebut penting karena menunjukkan bahwa pelunasan utang pemerintah kepada BI tidak dimaksudkan sebagai garis akhir dari upaya negara mengembalikan seluruh haknya.
Dari Krisis 1998 ke Pelajaran untuk Pemerintahan Hari Ini
Krisis 1998 memberikan satu pelajaran yang mahal: keputusan yang diambil dalam keadaan darurat dapat meninggalkan konsekuensi selama puluhan tahun. Ketika negara menyelamatkan sistem keuangan dalam situasi krisis, manfaatnya mungkin dirasakan segera karena keruntuhan yang lebih besar berhasil dicegah. Tapi biaya dan konsekuensinya dapat mengikuti negara jauh lebih lama. Karena itu, penyelesaian Rp218,3 triliun juga memiliki makna yang lebih luas daripada persoalan administratif, ia menunjukkan pentingnya kesinambungan kebijakan negara.
Sebuah pemerintahan tidak hanya dinilai dari apa yang berhasil dibangun selama masa jabatannya, tapi juga dari kemampuannya menyelesaikan persoalan yang diwariskan oleh masa lalu. Dalam kasus ini, pemerintahan Prabowo berada pada titik ketika salah satu konsekuensi fiskal terbesar dari krisis 1998 akhirnya dapat ditutup. Pada saat yang sama, pemerintah tidak bisa berhenti pada pencapaian tersebut pelajaran dari krisis harus diterjemahkan ke dalam pengelolaan ekonomi yang lebih hati-hati, penguatan sektor keuangan, dan kemampuan negara mengantisipasi risiko sebelum berkembang menjadi krisis baru.
Publik Masih Mengamati, dan Itu Justru Membuat Pencapaian Konkret Semakin Penting
Data Reportica dari periode sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap Prabowo dapat berubah cukup cepat mengikuti dinamika isu. Pada 29 Juni–5 Juli 2026, misalnya, Trust tercatat 34 persen dan Joy 20 persen, sementara seluruh emosi negatif berada di 29 persen gap antara Trust + Joy dan emosi negatif mencapai 54 berbanding 29 persen.
Beberapa minggu kemudian, pada 20–26 Juli, Trust kembali berada di 31 persen dan Joy 20 persen, sementara total emosi negatif turun menjadi 36 persen. Reportica mencatat pola tersebut sebagai pemulihan yang relatif cepat setelah koreksi sebelumnya. Namun perkembangan Agustus dan September juga menunjukkan bahwa kepercayaan publik bukan sesuatu yang otomatis. Pada 18–23 Agustus, Trust masih berada di 28,7 persen dan Joy 24,8 persen, tapi Anger naik menjadi 14,9 persen dan Disgust 9,9 persen. Pada September, Trust bahkan sempat turun ke 23,2 persen ketika Anger mencapai 19,2 persen.
Pesannya cukup jelas: publik dapat memberikan apresiasi, tapi publik juga tetap mengawasi. Karena itu, kebijakan yang punya hasil konkret seperti penyelesaian kewajiban fiskal lama memiliki nilai tersendiri dalam perjalanan pemerintahan, ia menyediakan bukti yang dapat diperiksa, bukan sekadar narasi.
Bab Lama Ditutup, Tantangan Baru Dimulai
Ada sesuatu yang simbolis dari pembayaran terakhir utang ini. Generasi yang mengalami krisis 1998 mungkin masih mengingat bagaimana rupiah jatuh, bank-bank mengalami krisis, harga-harga melonjak, dan masa depan ekonomi Indonesia terasa sangat tidak pasti. Generasi yang lahir setelahnya mungkin hanya mengenal peristiwa tersebut lewat buku sejarah. Namun konsekuensi finansial dari masa itu ternyata masih berjalan hingga 2026. Kini salah satu konsekuensi tersebut telah selesai.
Tentu, Rp218 Triliun Lunas bukan berarti seluruh pekerjaan rumah ekonomi Indonesia telah selesai. Negara masih menghadapi tantangan fiskal, produktivitas, lapangan kerja, daya saing industri, ketahanan pangan, energi, dan berbagai persoalan lainnya. Bahkan dalam konteks BLBI sendiri, pemerintah masih harus melanjutkan penagihan kepada pihak-pihak yang memiliki kewajiban kepada negara.
Tapi pembangunan sebuah negara memang tidak selalu terlihat dalam bentuk proyek baru atau angka pertumbuhan yang besar. Kadang kemajuan justru hadir ketika negara berhasil menyelesaikan persoalan lama yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai bagian permanen dari sistem.
Pada 2026, setelah hampir tiga dekade, satu kewajiban besar yang lahir dari krisis 1998 akhirnya lunas. Titik akhirnya tercatat pada masa pemerintahan Prabowo, sementara proses panjang yang mengantarkan ke sana merupakan kerja lintas pemerintahan. Yang tersisa sekarang adalah memastikan bahwa pelajaran dari krisis tersebut tidak berhenti sebagai catatan sejarah menutup tagihan masa lalu harus berjalan beriringan dengan membangun sistem yang mencegah krisis serupa kembali diwariskan kepada generasi berikutnya.
Referensi
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (22 September 2026). Pemerintah Lunasi Utang Obligasi BLBI Rp218,3 Triliun.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (September 2026). Informasi mengenai penyelesaian kewajiban obligasi BLBI dan kelanjutan penagihan kepada obligor/debitur.
- Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia.
- International Monetary Fund. Kajian mengenai krisis ekonomi dan perbankan Indonesia 1997–1999.
- Reportica Media Group. Monitoring Media Nasional 29 Juni–5 Juli 2026; 20–26 Juli 2026; 18–23 Agustus 2026; 14–21 September 2026.
