Ada perubahan suasana yang cukup menarik setelah Indonesia melewati perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan. Selama momentum 17 Agustus, ruang publik dipenuhi narasi kebangsaan, perayaan, dan capaian pemerintah. Namun begitu rangkaian perayaan selesai, percakapan mengenai pemerintahan Presiden Prabowo kembali bergerak ke wilayah yang lebih kritis: kebijakan, harga kebutuhan masyarakat, demonstrasi, kebakaran hutan, hingga berbagai persoalan yang memang belum selesai.
Pertanyaannya bukan apakah kritik itu ada data sentimen publik Prabowo jelas menunjukkannya melainkan apakah meningkatnya kritik setelah euforia kemerdekaan otomatis berarti kepercayaan kepada pemerintah ikut runtuh?
Apa Kata Data Sentimen Publik Prabowo Usai Euforia HUT RI ke-81?
Data Monitoring Media Nasional Reportica periode 18–23 Agustus 2026 memberikan gambaran yang lebih kompleks. Total percakapan mengenai Presiden Prabowo mencapai 95.106 mentions dengan 46 persen berada pada kategori netral, 28 persen positif, dan 26 persen negatif. Dibandingkan periode 10–17 Agustus, ketika sentimen positif berada di 31 persen dan negatif 21 persen, memang terjadi pergeseran ke arah yang lebih kritis.
Namun positive mentions masih sedikit lebih tinggi daripada negative mentions, sementara sebagian besar percakapan publik tetap berada di wilayah netral. Dengan kata lain, setelah bendera diturunkan, masyarakat kembali menjadi masyarakat biasa bukan berarti tiba-tiba menjadi masyarakat yang kehilangan kepercayaan.
Euforia Kemerdekaan Memang Berakhir, tetapi Pekerjaan Negara Tidak
Perubahan percakapan ini sebenarnya masuk akal. HUT RI adalah momentum yang secara alami menghasilkan emosi kolektif. Selama beberapa hari, perhatian publik tersedot ke upacara, perayaan, pidato kenegaraan, dan simbol-simbol kebangsaan. Reportica mencatat periode 10–17 Agustus menghasilkan 1,06 miliar reach, jauh lebih tinggi dibanding 401 juta pada minggu sebelumnya, didorong terutama oleh peristiwa nasional seperti Hari Kemerdekaan dan Sidang MPR.
Setelah momentum itu berlalu, wajar apabila percakapan kembali ke persoalan sehari-hari. Masyarakat tidak lagi hanya berbicara tentang bagaimana Indonesia merayakan kemerdekaannya, tapi kembali bertanya tentang bagaimana negara bekerja setelah perayaan selesai. Pada periode 18–23 Agustus, misalnya, aksi mahasiswa dan persoalan kebakaran hutan menjadi bagian dari percakapan yang mendorong nada lebih kritis.
Di sinilah kita perlu berhati-hati membaca angka sentimen. Penurunan sentimen positif bukan berarti seluruh masyarakat berubah menjadi oposisi, sebagaimana kenaikan sentimen negatif juga tidak otomatis berarti pemerintah kehilangan legitimasi. Media monitoring menangkap percakapan dan nada pembicaraan, bukan referendum mingguan terhadap kinerja Presiden.
Kritik Kembali Naik, tetapi Trust Belum Hilang
Bagian paling menarik justru ada pada analisis emosi. Reportica mencatat Trust turun empat poin, sementara Joy turun lima poin. Pada saat yang sama, Anger naik lima poin dan Disgust naik empat poin. Perubahan simultan ini disebut sebagai salah satu pergeseran emosi terbesar sepanjang periode pemantauan, sehingga gap antara emosi positif dan negatif menyempit dari 36 poin menjadi 16 poin.
Angka ini tentu patut diperhatikan pemerintah tidak seharusnya mengabaikan ketika Anger dan Disgust meningkat. Tapi ada satu detail yang sama pentingnya: Trust tetap menjadi salah satu emosi utama publik. Artinya, di tengah kritik yang lebih keras, masih ada ruang kepercayaan yang cukup besar terhadap pemerintah.
Ini penting karena kritik dan kepercayaan sebenarnya tidak selalu berada di dua kutub yang saling meniadakan. Seseorang dapat percaya kepada pemerintah sekaligus tidak setuju terhadap kebijakan tertentu. Bahkan dalam demokrasi yang sehat, kepercayaan yang matang justru tidak selalu berbentuk persetujuan tanpa syarat kepercayaan yang matang memberi pemerintah kesempatan memperbaiki diri, sementara kritik memastikan kesempatan itu tidak berubah menjadi cek kosong.
Mengapa Reportica Menyebutnya “Post-Euphoria Rebound”?
Reportica menggunakan istilah post-euphoria rebound untuk menjelaskan fenomena ketika emosi negatif yang sempat tertahan selama momentum besar kembali muncul lebih kuat setelah momentum tersebut berlalu. Dalam konteks minggu ini, kelompok kritis kembali lebih aktif setelah suasana kemerdekaan mereda.
Fenomena ini tidak harus dibaca semata sebagai ancaman bagi pemerintahan Prabowo. Justru ada cara lain melihatnya: setelah euforia selesai, pemerintah memasuki arena penilaian yang lebih substantif. Selama HUT RI, hampir semua pihak punya alasan untuk bicara tentang Indonesia. Setelah HUT RI, masyarakat kembali bicara tentang hidup mereka sendiri harga yang mereka bayar, pekerjaan yang mereka cari, layanan publik yang mereka gunakan, keamanan lingkungan mereka, dan kebijakan yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Di situlah pekerjaan pemerintahan sesungguhnya berlangsung bukan dalam satu pidato, bukan dalam satu perayaan, dan bukan pula dalam satu minggu sentimen positif.
Justru Sekarang Pemerintah Punya Kesempatan Membuktikan Capaian
Presiden Prabowo sendiri dalam pidato kenegaraan 14 Agustus tidak mengatakan bahwa seluruh persoalan Indonesia telah selesai. Ia menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan, 121 kebijakan transformatif telah dijalankan, tapi masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Presiden juga menyatakan mandat yang diterimanya adalah menyelesaikan masalah dan mengatasi kesulitan rakyat, bukan sekadar menjelaskan mengapa persoalan tersebut sulit diselesaikan.
Pernyataan ini relevan dengan perubahan suasana publik setelah HUT RI. Pemerintah tidak membutuhkan suasana di mana seluruh orang selalu setuju. Yang lebih penting adalah memastikan kebijakan yang sudah diputuskan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Pangan, energi, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, MBG, koperasi, hingga pemberantasan korupsi pada akhirnya akan dinilai bukan dari seberapa baik pemerintah menjelaskannya, tapi dari seberapa jauh manfaatnya hadir dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kritik yang muncul setelah HUT RI dapat menjadi semacam tes realitas bagi agenda tersebut.
Dari Pidato ke Hasil, dari Kepercayaan ke Pembuktian
Sejumlah pemberitaan setelah pidato kenegaraan juga mulai membaca fase pemerintahan Prabowo sebagai pergeseran dari politik narasi menuju politik hasil. Salah satu analisis ANTARA menyoroti bahwa Presiden membawa angka dan capaian konkret ketika berbicara mengenai 21 bulan pemerintahan mulai dari pertumbuhan ekonomi, investasi, pangan, energi, pupuk, hilirisasi, MBG, hingga restrukturisasi BUMN.
Ini penting karena pemerintah memasuki fase ketika ukuran keberhasilannya semakin sulit ditentukan hanya lewat komunikasi. Program yang baik harus menghasilkan dampak. Kebijakan yang berani harus menghasilkan perubahan. Dan keputusan yang sulit harus pada akhirnya memberikan manfaat yang bisa dirasakan rakyat.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak perlu takut terhadap kritik yang muncul selama kritik tersebut diperlakukan sebagai bagian dari proses evaluasi. Kritik dapat menunjukkan titik yang belum bekerja optimal bahkan suara yang paling keras sekalipun dapat menjadi informasi berharga apabila pemerintah mampu memisahkan antara kritik yang berbasis fakta, kritik yang lahir dari pengalaman masyarakat, dan sekadar kebisingan politik.
Indonesia Tidak Membutuhkan Pemerintahan yang Selalu Dipuji
Ada kecenderungan dalam politik untuk menganggap pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memiliki sentimen positif tinggi. Padahal ukuran tersebut terlalu sederhana. Pemerintahan yang efektif bukan pemerintahan yang membuat semua orang senang setiap minggu pemerintahan yang efektif adalah pemerintahan yang mampu mengambil keputusan, melaksanakan kebijakan, menerima evaluasi, memperbaiki kesalahan, dan tetap menjaga kepercayaan publik dalam prosesnya.
Dalam konteks ini, data sentimen publik Prabowo justru memberikan gambaran menarik. Sentimen positif memang turun dari 31 persen menjadi 28 persen, tapi masih sedikit lebih tinggi daripada negatif 26 persen. Sementara itu, 46 persen percakapan tetap netral, menunjukkan bahwa sebagian besar ruang percakapan publik belum mengambil posisi emosional yang ekstrem. Jadi, narasi bahwa setelah HUT RI masyarakat langsung berbalik meninggalkan pemerintah juga tidak sepenuhnya didukung oleh data ini yang terjadi lebih tepat disebut sebagai kembalinya ruang evaluasi setelah momentum nasional berakhir.
Ini mungkin bagian terpenting yang perlu dipahami: pemerintah tidak perlu menganggap kritik sebagai musuh, dan masyarakat juga tidak perlu menganggap setiap kritik sebagai bukti bahwa negara sedang gagal. Keduanya dapat hidup berdampingan selama ada ruang untuk mendengar dan memperbaiki. Dalam laporan sebelumnya, misalnya, langkah pemerintah membuka dialog dengan tokoh bangsa dan tokoh agama sempat memunculkan persepsi bahwa pemerintahan Prabowo bersedia mendengar masukan dari berbagai elemen masyarakat Reportica mencatat langkah tersebut turut mendorong emosi positif berupa Admiration. Artinya, kepercayaan bukan sesuatu yang sekali dibangun lalu otomatis bertahan; ia diperbarui setiap kali pemerintah menunjukkan bahwa kritik didengar dan masalah benar-benar dikerjakan.
Setelah Merah Putih Diturunkan, Justru Inilah Saatnya Bekerja
Perayaan kemerdekaan pada akhirnya memang harus selesai. Bendera akan kembali disimpan, panggung perayaan akan dibongkar, dan perhatian publik akan kembali ke rutinitas. Tapi bagi pemerintahan Prabowo, mungkin justru di situlah babak yang lebih penting dimulai.
Setelah 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat tidak hanya membutuhkan alasan untuk bangga terhadap negaranya mereka membutuhkan alasan untuk percaya bahwa negara mampu menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibangun hanya lewat perayaan, melainkan lewat pekerjaan yang konsisten.
Karena itu, kritik yang kembali naik setelah HUT RI tidak harus dibaca sebagai kabar buruk bagi pemerintah. Ia bisa menjadi pengingat bahwa euforia telah selesai dan sekarang waktunya pembuktian. Data Reportica menunjukkan Trust memang mengalami koreksi, tapi belum hilang. Sentimen positif memang menyempit, tapi masih sedikit lebih tinggi daripada negatif. Ruang kepercayaan itu masih ada.
Yang perlu dilakukan pemerintah bukan mengejar agar setiap percakapan menjadi positif, melainkan memastikan bahwa ketika kritik datang, masyarakat memiliki semakin banyak bukti untuk mengatakan: pemerintah memang masih bekerja. Sebab pemerintahan tidak dibentuk untuk memenangkan satu minggu percakapan di media sosial pemerintahan dibentuk untuk bekerja selama lima tahun.
Referensi
- Reportica Media Group. (2026). Weekly Report 18–23 Agustus 2026.
- Reportica Media Group. (2026). Weekly Report 10–17 Agustus 2026.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. (14 Agustus 2026). Presiden Prabowo: 121 Kebijakan Transformatif Dijalankan dalam 21 Bulan Pemerintahan.
- ANTARA. (22 Agustus 2026). Pidato Presiden Prabowo di Senayan: dari riuh kritik ke politik hasil.
- Tirto. (14 Agustus 2026). Prabowo Akui Janji Kampanyenya Belum Semua Tertunaikan.
Baca juga RUU Perampasan Aset 2026: Uang Haram Koruptor Diburu Negara
